Hargo.co.id, GORONTALO – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pariwisata menjadi pembahasan hangat dalam diskusi publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang digelar Sabtu (11/2/2023).
Selain itu, diskusi yang menghadirkan berbagai unsur masyarakat itu, persoalan lingkungan dan juga pemanfaatan potensi daerah, serta persoalan lainnya yang terjadi di Gorut termasuk masalah anggaran, juga ikut dibahas.
Secara garis besar, peningkatan PAD Kabupaten Gorut, perlu untuk dimaksimalkan termasuk sumber-sumber PAD yang terlupakan, seperti reklame. Reklame di Gorut menjadi sumber PAD yang terlupakan.
Begitu juga dengan pariwisata yang juga perlu untuk lebih dimaksimalkan, selain dari Pulau Saronde. Karena masih banyak lagi potensi wisata yang ada di Gorut yang belum terkelola dengan maksimal, bahkan ada juga yang masih dikelola oleh masyarakat atau desa dan belum mendapatkan intervensi dari pemerintah daerah. Padahal, disitu ada potensi PAD.
Untuk persoalan lingkungan mendapatkan sorotan tajam dari praktis lingkungan, Indra Rohandi yang menegaskan bahwa pemerintah daerah harus membenahi diri sendiri dulu sebelum ke pihak lain. Menurut Indra, selama ini hanya pihak swasta atau investor yang selalu menjadi sasaran dari pemerintah daerah.
“Namun untuk pemerintah daerah bagaimana? Dokumen lingkungan untuk kompleks perkantoran blok plan saja belum ada sampai saat ini,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan lingkungan merupakan langkah awal pemerintah dalam menyusun program pembangunan. Termasuk juga untuk penanganan bencana alam, yang sebenarnya itu dapat dicegah melalui regulasi daerah.
“Seperti halnya untuk tanah longsor, dikuatkan regulasi bahwa dikemiringan sekian tidak diperbolehkan ada aktivitas pertanian, kecuali dilakukan beberapa syarat sebagai upaya pencegahan terjadi longsor,” terangnya.
Persoalan adat istiadat juga mendapat masukan dari budayawan Mansyur Dali. Ia menegaskan, perlu anggaran untuk pengkaderan dan lainnya sebagai bentuk dukungan.
Disisi lain, Kepala Kemenag Gorut yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, jika fasilitas pendukung di Gorut, seperti hotel atau penginapan yang representatif itu belum ada, sehingga banyak yang berkunjung ke Gorut, itu harus berpikir, karena jika ingin berlama-lama di Gorut harus nginap dimana?
“Termasuk infrastruktur jalur transportasi. Jika ini memadai, maka pasti akan meningkatkan PAD” jelasnya.
Sementara itu, dari unsur pers, memberikan masukan terkait Pembangunan manusia. Mulai dari pemerintahan harus juga diperhatikan mentalitasnya. Begitu juga dengan masyarakatnya harus didorong lagi rasa memiliki daerah. Dalam artian, ketika rasa memiliki itu tinggi, maka masyarakat itu sendiri yang akan bergerak untuk menjaganya, mulai dari alam, adat dan lainnya.
Contohnya terkait dengan sampah. Masih banyak sampah berserakan di Gorut yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan juga dapat menyebabkan bencana alam, bahkan potensi lainnya ikut terganggu.
Seperti yang disampaikan oleh Yamin Rajawali bahwa potensi laut saat ini terganggu, karena banyak sedimen lumpur yang menutupi karang, sehingga para nelayan harus jauh ke laut untuk menangkap ikan. Begitu juga dengan aktivitas lainnya, jika dulu kapal bisa masuk ke sungai, saat ini tidak lagi, karena sungai menjadi dangkal.
Berbagai kritik, saran dan masukkan yang disampaikan para peserta diksusi disambut baik oleh Kepala Bapppeda Gorut, Helmi Potutu. Menurutnya, seluruh saran, kritikan dan masukkan akan ditampung pihaknya guna ditindak lanjuti.
“Masukan dan kritik seperti ini sangatlah penting, dan ini disampaikan langsung dalam forum. Sehingga kita tidak perlu alergi dengan kritikan” kata Helmi.(*)
Penulis: Alosius M. Budiman