Sabtu, 4 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Distribusi Bansos Jadi Pembahasan Utama Kepala Daerah se Gorontalo dengan KPK

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Sabtu, 9 Mei 2020 | 01:05 WITA Tag: , ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (Kemeja Putih) saat mengikuti rapat virtual dengan Korsupgah KPK, Jumat (8/5/2020). (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id GORONTALO – Seluruh kepala daerah se Provinsi Gorontalo dan Forkopimda mengikuti rapat yang digelar secara virtual oleh Supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (08/05/2020).

Ada beberapa hal yang dikonsultasikan pada rapat itu. Salah satunya adalah soal distribusi bantuan sosial (bansos).

Hal yang satu ini cukup menarik perhatian peserta rapat, terutama penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk distribusi bansos. Di satu sisi banyak warga terdampak namun tidak terdata di DTKS. Di sisi lain, beragam bantuan baik pusat, provinsi, kabupaten dan kota hanya akan menumpuk  di orang yang itu-itu saja sesuai DTKS.

BACA  Takmirul Masjid Wajib Terapkan Protokol Kesehatan

“Nah ini dibahas tadi, petunjuk dari beliau beliau yang penting bantuannya nyampe (meski non DTKS). Contohnya di Kelurahan Tamalate ada nama Rusli Habibie di situ. Begitu di cek kamu terima? Terima. Jangan sampai datanya tidak jelas, penerima tidak jelas pasti bantuannya juga tidak jelas,” ungkap Gubernur Rusli usai pertemuan.

Peran pemerintah desa dan kelurahan tentang data warga terdampak covid-19 sangat dibutuhkan. Akar rumput pemerintahan itu harus mampu mendata dan memilah mana warga terdampak dan jenis bantuan apa yang akan dan atau sudah dia terima. Warga lain yang belum terbantu akan diintervensi melalui bantuan provinsi.

BACA  Penuhi Janji, Gubernur Serahkan Bantuan Bahan Pokok untuk Korban Banjir

“Bahkan dari Korsupgah KPK menyampaikan kalo perlu sampai RT RW dipampang itu datanya. Misalnya ada 100 orang, mereka itu siapa saja dan bantuan apa yang sudah didapat. Sehingga ada transparansi,” tambah Rusli Habibie.

Pemprov Gorontalo saat ini sedang bersiap untuk mentransfer anggaran ke kabupaten/kota untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bantuan Langsung Pangan Daerah (BLPD) tahap dua ini penganggarannya bekerjasama dengan kabupaten/kota.

BACA  Warga Dudepo Dambakan Listrik, Berharap Diwujudkan Tahun Ini

“Sebelum tahap dua dan tiga kami bayarkan, kabupaten kota harus memberikan data dan laporan siapa siapa saja yang sudah menerima bantuan. Sehingga jelas dan terpisah,” tegas Rusli.

Gubernur dua periode itu juga membuka ruang untuk penambahan alokasi bantuan ke kabupaten kota mengingat masih banyak warga retang terdampak yang belum diintervensi. Usulan harus jelas nama orangnya dan belum termasuk dalam penerima bantuan lainnya. (adv/rwf/hg)


Komentar