Selasa, 27 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DKPP Sidang Empat Komisioner Bawaslu di Gorontalo

Oleh Berita Hargo , dalam KPU , pada Jumat, 25 September 2020 | 11:35 WITA Tag: , ,
  Pelaksanaan sidang DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. (foto : dok/dkpp)


Hargo.co.id, JAKARTA – Sebanyak empat komisioner badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan seorang kepala sekretariat Bawaslu di Gorontalo, diadukan ke dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka diduga melanggar prosedur pemberhentian staf Bawaslu Kabupaten Pohuwato. DKPP mengagendakan pelaksanaan sidangnya, Jumat 25 September, hari ini.

Informaai yang berhasil dihimpun, keempat Komisioner Bawaslu, dan seorang koodinator sekretariat, akan dihadirkan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP), tercatat sebagai perkara nomor 90-PKE-DKPP/IX/2020.

Perkara ini diadukan oleh mantan staf Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Wahyudin A. Gobel. Ia mengadukan lima penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat penyelenggara pemilu dari Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan seorang penyelenggara pemilu dari Bawaslu Provinsi Gorontalo. Dalam keterangan pers DKPP RI, yang diterima media ini, Kamis (24/09/2020) empat teradu dari Bawaslu Kabupaten Pohuwato adalah koordinator sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Rahmawati Sulaiman serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, yaitu Zubair S. Mooduto, Rahmawaty Dj Pahabu, dan Ramlah. Secara berurutan, keempat nama tersebut berstatus sebagai teradu I hingga teradu IV.

BACA  Paket RUMAH Gugat Penetapan HPMU, KPU : Sudah Sesuai Mekanisme

Sedangkan satu teradu lainnya adalah Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin Umar, yang berstatus sebagai teradu V.

BACA  KPU Kabupaten Gorontalo Mulai Rekrut Petugas KPPS

Dalam pokok aduannya, Wahyudin, mendalilkan para teradu telah memberhentikan dirinya tanpa mengikuti prosedur dan ketentuan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2017, tentang kode etik pegawai Bawaslu.

Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Gorontalo.

Rencananya, sidang pemeriksaan akan digelar di kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, hari ini. Sidang akan dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19. Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.

BACA  Hasil Pleno KPU, Nelson Pomalingo Tak Melanggar

“DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Bernad.

Ia menambahkan, sidang ini juga akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP. “Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming,” tutupnya. (tro/hg)


Komentar