Senin, 13 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Desak Segera Buat Perbup Tentang BPNT

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Legislatif , pada Kamis, 11 Juni 2020 | 15:30 WITA Tag:
  Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase


Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo (Kabgo), Syam T. Ase meminta kepada pemerintah daerah untuk segera membuatkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait dengan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Maklum, ini sudah berpolemik, sehingga perlu segera terbitkan Perbup.

“Sudah saatnya Pemda serius menangani persoalan ini. Solusinya yakni Perbup yang bisa menjawab permasalahan penyaluran BPNT. Karena saat ini, khususnya di Kabupaten Gorontalo, penyaluran BPNT banyak menjadi polemik,” kata Syam T. Ase, Rabu (10/06/2020).

Lanjut katanya, tujuan utama DPRD dan pemerintah daerah adalah bagaimana kepentingan masyarakat bisa terpenuhi. Hal tersebut karena KPM yang menjadi objek sasaran dari program ini adalah warga yang kurang mampu.

BACA  Pekerjaan Drainase Tak Selesai, Warga Bolihuangga Kebanjiran

Setelah menganalisa program ini, bantuan yang diserahkan kepada KPM  adalah masyarakat yang benar sesuai dengan daftar yang ada dalam data. Sebagaimana syarat dalam penyaluran BPNT yakni harus 6 T yaitu tepat harga, tepat ukuran, tepat kualitas, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat penerima,.

Selain itu juga, dari sisi Permensos yang dikenal dalam penyaluran bantuan ini, hanya empat objek, yakni Tikor (Tim Koordinasi), Bank Penyalur, e-warung dan KPM, Tikor sendiri berfungsi sebagai pengawas terhadap suksesnya program ini.

“Tugas dari Tikor yakni melakukan pengawasan, dan yang diawasi adalah bank penyalurnya, e-warungnya dan KPM sebagai sasarannya, apakah ini benar-benar sesuai dengan program yang ada,” ungkapnya.

BACA  Ada lagi yang Positif, Pasien Covid-19 di Gorontalo Terus Bertambah

Misalnya dalam proses penyaluran, ada e-Warung yang ketepatan takarannya, kualitasnya serta ketepatan waktu dan harganya yang tak sesuai. Dan ketika ada hal itu terjadi maka yang akan memberikan punishment adalah bank penyalur.

Hal inilah yang kemudian di antisipasi oleh Pemerintah Daerah mengingat dalam permensos ini, Tikor merupakan bagian dari pemerintah daerah yakni dinas sosial. Artinya secara jelas tertulis Tikor punya kewenangan penuh dalam rangka, memberikan panismen terhadap e-warung yang nakal.

“Nah, Maksud saya dengan diterbitkannya Perbup yang mengatur ketentuan lebih teknis lagi, artinya kalau perbupnya ada, tikor punya kewenangan lebih apabila mendapati e warung yang tidak sesuai maka dia akan langsung memberikan punishment,” tegas Syam T. Ase

BACA  Nelson Pomalingo Harap BLT jadi Modal Usaha

Dirinya menambahkan, terkait e-warung sebagaimana yang dimaksud dalam program tersebut, seharusnya yang di berdayakan adalah warung-warung kecil. Warung tersebut merupakan satu-satunya mata pencaharian, selain itu juga warung tersebut minimal menjual sebagian besar dari sembilan bahan pokok (sembako) yang di peruntukan bagi KPM.

“Intinya sebagai wakil rakyat tentu kita mewakili masyarakat dan itulah fungsi DPRD, jika ada anggota  DPRD yang protes, saya berharap pemda bisa menyikapinya dengan positif dan tentunya Perbup pun sudah harus segera ditindak lanjuti,” pungkas Aleg tiga periode ini. (wie/adv/hg)


Komentar