Senin, 3 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Didesak Bentuk Pansus Hak Angket 

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Senin, 12 April 2021 | 18:30 WITA Tag:
  Anggota DPRD saat menerima masyarakat yang melakukan demo di DPRD terkait dengan dana hibah koni dan koperasi eka prasetya. (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Keinginan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Peduli Daerah (AMMPD) Kabupaten Gorontalo yang meminta agar polemik dana siluman yang diperdebatkan oleh pemerintah daerah dan DPRD disambut baik oleh DPRD. Hal ini setelah Ketua DPRD Syam T Ase menerima aspirasi AMMPD saat melakukan demo di halaman kantor DPRD, senin (12/4) kemarin.

Ketua DPRD Syam T Ase saat diwawancarai seusai menerima demo mengatakan, dirinya menyambut baik dan tentunya ada mekanisme DPRD yang akan berjalan. 

“Seandainya teman-teman (AMMPD.red) membawa surat maka saya langssung bawa ke pimpinan fraksi dan diagendakan, tetapi karena hanya lisan, maka mekanismenya dibawa ke pimpinan fraksi apakah disetujui dan kalau disetujui apakah itu dalam bentuk pansus atau hak angket dan lainnya, yang pasti akan dilakukan sesuai mekanisme DPRD,” ungkap Syam. 

Syam menambahkan, ditunggu saja pekan depan pastinya prosesnya akan ada sesuai dengan mekanisme DPRD. 

“Insya Allah pekan depan kita masih akan lakukan rapat pimpinan fraksi nanti kita lihat hasilnya,” tandas politisi PPP ini. Sementara itu Ketua Fraksi PKS,   Eman Mangopa secara tegas menyampaikan mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket Bupati Gorontalo. 

“Ini bukan karena kuping saya panas dengan orasi para aktivis, tetapi saran dari saudara Carles Ishak memang benar, solusinya hanya satu sesuai aturan di DPRD, kita harus menggunakan hak kita sebagai anggota DPR,” ujar Eman. 

Dia mengaku, selaku perwakilan Fraksi PKS dalam rangka mencari kebenaran, menyampaikan orang yang pertama mengajukan pembentukan hak angket Bupati Gorontalo. Sebelumnya, kata Eman, DPRD telah menyampaikan perihal temuan dalam dokumen LKPJ APBD 2020 (kepada pemerintah daerah, karena dinilai janggal dan sulit untuk dibantah, bahkan jauh sebelum aspirasi aktivis lahir, DPRD telah merencanakan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah menyikapi perihal hibah KONI dan hibah Koperasi Eka Prasetnya. 

“Memang sebelumnya DPRD sudah merencanakan pertemuan dengan tim anggaran pemerintah daerah guna membahas apa yang terjadi, namun tiba-tiba keluar pernyataan orang terdekat bupati (Mansir Mudeng), menyebut bahwa anggota DPRD perlu untuk mengikuti bimtek,” ungkap Eman. Pernyataan tersebut menurut dia telah menyudutkan anggota DPRD secara lembaga.

“Ibaratnya Mansir Mudeng membangkitkan singa yang sedang tidur. Sangat miris, seolah-olah dia yang pintar. Nanti kita lihat,” tegas Eman. 

Sementara itu Aleg Ningsih Nurhamidin yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Gorontalo mengaku ssemua menyerahkan pada mekanisme DPRD, yang pastinya di DPRD ada mekanisme tersendiri. 

“Yang pastinyanya apa yang diaspirasikan oleh AMMPD tentunya akan melalui mekanisme DPRD,” jelas Ningsih.  

Sementara itu secara terpisah terkait saling sahut dimedia, baik DPR maupun Pemda, Salah seorang tim pakar DPR Arfan Akurama mengatakan, kiranya ini harus disudahi saja, apalagi Senin kemarin, terkait hal itu, sudah ada para aktivis dan mahasiswa yang mendatangi kantor DPR untuk meminta ini disikapi.

“Dari sini DPR pun sudah menerima mereka hingga memberikan jawaban, bahwa ini kini segera ditindaklanjuti DPR lewat rapat pimpinan, ya, tadi jelas Ketua DPR, pak Syam sudah mengatakan, bahwa ini akan dibahas lewat rapim fraksi, bahkan pekan ini juga dikatakan ketua,” ungkap Arfan. 

Dengan begitu, itu berarti DPR sudah merespon hal ini dengan bijak, sebagai implementasi lembaga rakyat yang selalu terbuka akan aspirasi, maka jawaban ketua DPR sangat mencerminkan hal it, bahwa DPR merespon ini dengan positif.

“Di sisi lain pula ini juga sementara berproses dilembaga hukum, seperti yang disampaikan para pendemo tadi, sehingganya mari kita hormati semua proses ini sebagai bagian warga negara yang baik, kita hormati saja dulu yang ada, baik berwajib dan DPR kini sudah merespon itu. Maka baiknya kita hargai dulu yang kedua lembaga negara ini kerjakan,” tutur Afgan. 

Ia berharap, semuanya kita sudahi saja, apalagi kini kita menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, maka mari kita jalani ini dengan baik sebagai seorang muslim. “Saya dengan pak Mansir itu adalah teman, begitu juga dengan para anggota DPRD, maka mari kita jaga dan kawal pemerintah NDH ini dengan maksimal, tidak perlu lagi kita ribut-ribut, apalagi dibulan puasa,” tutup Afgan. (wie/adv/hargo)

BACA  Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Perlu Disosialisasikan 

Komentar