Jumat, 15 Januari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Duga Ada Pejabat di Gorontalo Utara Lampaui Kewenangan

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Legislatif , pada Jumat, 15 Januari 2021 | 00:05 WITA Tag: ,
  Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail


Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail menduga adanya pejabat yang lampaui kewenangan. Artinya, melakukan sesuatu yang bukan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta jabatan yang diamanatkan.

Ini diungkapkan Djafar Ismail saat dimintai tanggapannya terkait perkembangan pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh para Aleg dalam pelaksanaan Rapat Paripurna Dalam Rangka Pemyampaian Keterangan Bupati Gorut terkait dengan penggunaan Hak Interplasi pada Selasa (12/01/2020) lalu.

BACA  Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Bone Bolango Terkait Penunjukan Kapolri Baru

Sebagaimana diketahui bersama dalam rapat paripurna tersebut ada beberapa kali pertanyaan yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD Gorut, Hamza Sidik, yakni pertanyaan Apakah Pak Bupati Tahu Soal Ini? Dijelaskan oleh Hamza Sidik terkait ada Surat Keputusan (SK) tentang pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) dan juga kebijakan lainnya serta teguran dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengangkatan pejabat dan lainnya.

Terhadap pertanyaan tersebut ternyata informasi yang diperoleh dari penasehat fraksi PDIP DPRD Gorut tersebut diduga bahwa bupati tidak mengetahui soal itu. Seperti halnya terkait penerbitan SK Plt Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Gorut sesuai keterangan yang diberikan ternyata diduga bupati tidak mengetahui hal tersebut.

BACA  Soal Interpelasi, Matran: Sikap DPRD Tergantung Penjelasan Bupati

“Pak bupati baru mendengar dan mengetahui akan hal itu, dan ini kuat dugaan bahwa apa yang dilakukan terkait penerbitan SK Plt Kadis Dukcapil itu tidak diketahui oleh bupati,” kata Djafar Ismail.

BACA  Soal Interpelasi, Matran: Sikap DPRD Tergantung Penjelasan Bupati

Tentunya hal ini merupakan pelanggaran dalam sebuah birokrasi dan diduga ada pejabat yang bekerja melampaui kewenangan atau Tupoksi jabatan yang diberikan.

“Dengan meleihat kondisi tersebut dan dugaan ketidaktahuan dari bupati selaku kepala daerah, maka diduga ada pejabat di daerah ini yang bekerja melampaui kewenangan yang diberikan serta Tupoksi jabatannya dan ini harus diseriusi,” tandasnya. (abk/adv/hg)


Komentar