Hargo.co.id, GORONTALO – DPRD Gorontalo Utara (Gorut) meminta data peserta BPJS Kesehatan terkait dengan masyarakat yang tercover. Pasalnya, saat ini banyak aduan yang masuk dari masyarakat jika kepesertaan mereka tak aktif.
“Banyak masyarakat kurang mampu yang kartu BPJS mereka tidak aktif ketika. Parahnya, informasi ini mereka peroleh ketika sedang berobat. Artinya, kartu itu tak dapat digunakan saat mereka butuhkan,” kata Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Roni Imran.
DPRD Gorontalo Utara bahkan sudah mengundang bPeberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang tak hadir hanya Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.
Secara keseluruhan, kata Roni Imran, masyarakat Gorontalo Utara yang tercover dalam BPJS Kesehatan sebanyak 101 ribu jiwa. Termasuk di dalamnya masyarakat kurang mampu.
“Hanya saja, masih banyak yang mengeluhkan bahwa BPJS Kesehatan mereka tak aktif. Pihak BPJS Kesehatan mengaku sudah memiliki data kepesertaan tersebut, dan kami minta siapa saja 101 ribu peserta tersebut. Kami meminta untuk memberikan data peserta BPJS Kesehatan tersebut, by name by address untuk kemudian disinkronkan dengan data yang ada di daerah,” kata Roni Imran.
Pasalnya para peserta tersebut telah ditanggung kepesertaan mereka, namun kenapa tidak aktif. Untuk skema pembiayaannya juga ada yang dicover oleh pusat kurang lebih 65 ribu, provinsi 6 ribu dan dari APBD Gorontalo Utara sekitar 10 ribuan. (***)
Penulis: Alosius M. Budiman