Sabtu, 26 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Gorontalo Utara Pertanyakan Perbedaan Gaji PTT

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Kab. Gorontalo Utara Legislatif , pada Rabu, 6 November 2019 | 13:05 WITA
  


Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Djafar Ismail mempertanyakan langsung kepada gaji yang ada instansi tertentu dengan instansi lainnya. Apalagi perbedaan yang cukup  signifikan.

Djafar Ismail mempertanyakan langsung hal ini kepada Sekda Gorut, Ridwan Yasin dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, Selasa (05/11/2019). Selain itu juga dengan Kendaraan Dinas Operasional juga turut dipertanyakan yakni terkait dengan biaya BBM dan lama KDO dalam satu instansi yang kontradiktif.

BACA  Irwan Hunawa, PAW Risman Taha di DPRD Kota Gorontalo

Pertanyaan terkait dengan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) tersebut bukan tanpa alasan, karena Djafar Ismail ketika berbicara kerja, seperti para Sespri yang ada di DPRD juga ke mana-mana ikut bersama juga dengan pimpinan mulai dari pagi hingga bahkan sampai pagi.

BACA  DPRD Duga Ada Pergeseran Tanpa Dilibatkan oleh Eksekutif

“Namun kenapa gajinya tidak sama, dan ini mungkin butuh penjelasan yang rill,” kata Djafar Ismail.

Selain itu juga terhadap KDO juga kata Djafar, membuat dirinya bingung, pasalnya terhadap waktu KDO dan BBM tidak sinergi. “Sehingga perlu untuk dirasionalisasi kembali,” tegasnya.

BACA  Aleg Gorontalo Utara Minta Sektor Pertanian Diprioritaskan

Tidak hanya itu saja, terhadap anggaran pokok pikiran (Pokir) para Aleg juga dipertanyakan. Bagi Djafar persoalannya bukan pada besaran anggarannya.

“Namun lebih kepada terakomodir tidaknya pokir tersebut. Pasalnya hal tersebut juga merupakan hasil dari turun lapangan dan itu juga merupakan aspirasi masyarakat sehingga perlu untuk diperhatikan,” tandasnya. (abk/hg)


Komentar