DPRD Gorontalo Utara Pertanyakan Perbedaan Gaji PTT

Ketua DPRD, Djafar Ismail saat memimpin pembahasan RAPBD tahun 2020 bersama para wakil ketua dan anggota Banggar dengan TAPD serta OPD, Selasa (05/11/2019).

Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Djafar Ismail mempertanyakan langsung kepada gaji yang ada instansi tertentu dengan instansi lainnya. Apalagi perbedaan yang cukup  signifikan.

Djafar Ismail mempertanyakan langsung hal ini kepada Sekda Gorut, Ridwan Yasin dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, Selasa (05/11/2019). Selain itu juga dengan Kendaraan Dinas Operasional juga turut dipertanyakan yakni terkait dengan biaya BBM dan lama KDO dalam satu instansi yang kontradiktif.

Pertanyaan terkait dengan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) tersebut bukan tanpa alasan, karena Djafar Ismail ketika berbicara kerja, seperti para Sespri yang ada di DPRD juga ke mana-mana ikut bersama juga dengan pimpinan mulai dari pagi hingga bahkan sampai pagi.

“Namun kenapa gajinya tidak sama, dan ini mungkin butuh penjelasan yang rill,” kata Djafar Ismail.

Selain itu juga terhadap KDO juga kata Djafar, membuat dirinya bingung, pasalnya terhadap waktu KDO dan BBM tidak sinergi. “Sehingga perlu untuk dirasionalisasi kembali,” tegasnya.

Tidak hanya itu saja, terhadap anggaran pokok pikiran (Pokir) para Aleg juga dipertanyakan. Bagi Djafar persoalannya bukan pada besaran anggarannya.

“Namun lebih kepada terakomodir tidaknya pokir tersebut. Pasalnya hal tersebut juga merupakan hasil dari turun lapangan dan itu juga merupakan aspirasi masyarakat sehingga perlu untuk diperhatikan,” tandasnya. (abk/hg)

-