Kamis, 15 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Gorut Pertanyakan Program Pendampingan ‘Desa Ceria’

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Advertorial Kab. Gorontalo Utara Legislatif , pada Selasa, 12 Mei 2020 | 02:05 WITA Tag: , ,
  Rapat lanjutan pembahasan LKPJ bupati 2019 yang dipimpin Ketua DPRD, Djafar Ismail dan didampingi para wakil ketua serta anggota Banggar lainnya, Senin (11/04/2020). (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Djafar Ismail mempertanyakan kejelasan anggaran untuk pendamping ‘Desa Ceria’. Bukan hanya itu, DPRD juga menyesalkan perubahan sepihak atas dana desa yang telah dianggarkan tersebut.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Djafar Ismail dalam rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2019, Senin (11/05/2020). Djafar Ismail menegaskan bahwa dirinya tidak mengejar sampai 127 janji politik pemerintah ceria saat ini.

BACA  Jika Memiliki Rasa Peduli Terhadap Daerah, Aleg: Wajib untuk Dibantu

“Namun ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan dan diminta penjelasannya yang salah satunya yakni pengangkatan pendamping Desa Ceria yang masuk dalam 127 janji politik,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama dua (2) tahun berturut-turut, dana pendamping Desa Ceria tersebut itu telah dianggarkan. “Contoh kecil dari 127 janji politik yang sifatnya urgen dan sampai saat ini belum terealisasi yakni pengangkatan pendamping desa ceria tersebut,” ujarnya.

BACA  Pembangunan Tetap Harus Jalan, Terkait Refocusing, OPD Harus Bijaksana

Bagi Djafar Ismail, hal ini tentu sangat menyakitkan, padahal untuk anggarannya telah tersedia dan dibahas oleh pihaknya melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gorut.

“Anggarannya tidak sedikit, ada sekian miliar yang disediakan dan itu tidak disentuh sama sekali,” jelas Djafar Ismail.

BACA  Terkait Aspirasi Masyarakat, Rina Polapa: Selalu Jadi Perhatian

Namun sayangnya, kata Djafar Ismail, boro-boro dilaksanakan, justru yang terjadi pada 2020 sangat menyakitkan pihaknya. “Pasalnya setelah anggaran untuk pendamping desa ceria tersebut diketuk, anggarannya telah berubah,” tegas politisi PDIP tersebut.

Yang menjadi pertanyaan, apa dasar hukum yang digunakan terkait dengan perubahan anggaran yang dilakukan secara sepihak tersebut.

“Terhadap hal ini, akan kami pertanyakan dan meminta penjelasannya,” tandasnya. (abk/adv/hg)


Komentar