Kamis, 2 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Kabupaten Gorontalo Siap Agendakan Aspirasi Buruh 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:05 PM Tag: , ,
  Ratusan buruh PT. Royal Coconut Gorontalo menggelar aksi di depan Gedung DPRD Kabupaten Gorontalo. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase menegaskan, bahwa pihaknya segera mengagendakan aspirasi buruh. Itu disampaikan usai menerima aksi para buruh di halaman Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo beberapa hari lalu. 

“Saya mohon maaf, teman-teman buruh hanya ditemui di depan gedung DPRD. Aspirasi ini sudah saya terima. Kalau perlu dalam agenda rapat dengar pendapat bersama perusahaan, saya yang akan memimpin langsung rapat tersebut,” tegas Syam T. Ase.

Dirinya mengapresiasi aksi yang digelar para buruh karena telah mematuhi protokol kesehatan seperti, menggunakan masker dan menjaga jarak termasuk mampu menjaga kondusifitas daerah. 

“Saya apresiasi aksi teman-teman yang tetap menerapkan protokol kesehatan. Hak mengungkapkan pendapat adalah hak kita semua, negara mengatur itu dalam Undang-Undang. Insya Allah sesuai janji saya, bahwa rapat dengar pendapat akan segera kami agendakan,” tegas Syam.  

Seperti diketahui ratusan buruh PT. Royal Coconut Gorontalo yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi Gorontalo melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo. 

Sebelum menggelar aksi mereka berkumpul di JaIan Arif Rahman Hakim sekitar pukul 09.11 Wita. Massa aksi menggelar demo di tiga titik berbeda, PT. Royal Coconut Gorontalo, halaman Kantor Bupati Gorontalo, dan depan Gedung DPRD. 

Di hadapan anggota DPRD, Orator massa aksi, Taufik Buhungo menyampaikan sejumlah persoalan buruh yang bekerja di PT. Royal Coconut Gorontalo untuk dapat ditindaklanjuti dalam rapat dengar pendapat. 

“Perlu kami sampaikan kepada para wakil rakyat yang terhormat. Banyak persoalan terjadi di PT. Royal Coconut, dari masalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak, pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya), upah cuti hamil, buruh yang tidak menerima hak cuti tahunan, hingga ratusan buruh belum terdaftar dalam BPJS Ketenangakerjaan dan Kesehatan,” kata Taufik melalui orasinya. 

Selain masalah buruh, Taufik juga mengungkapkan ulah mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo yang bertugas menyelesaikan sengketa di internal industrial tidak berjalan sesuai harapan buruh. 

“Mediator tidak menjalankan fungsinya sebagai juru damai, malah mencari keuntungan dalam perselisihan di internal industrial. Mediator harusnya berorientasi pada jalan keluar dengan indikator perselisihan yang menurun,” ujar Taufik. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 11 times, 1 visits today)

Komentar