Selasa, 24 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Minta Anggaran Pendidikan Lebih Diperhatikan 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Jumat, 28 Januari 2022 | 02:05 Tag: , ,
  Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Ali Polapa

Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi  ll DPRD Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan anggaran pendidikan. Pasalnya, selama ini anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih besar daripada anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang terungkap dari rapat kerja Komisi ll, Rabu (26/01/20222).

“Pemaparan program yang ada setiap tahunnya ternyata anggaran DAU terus menurun dibandingkan DAK. Pada 2020 DAU sebesar Rp 12 Miliar, turun menjadi Rp 11 miliar di 2021. Selanjutnya pada 2022 ini menjadi Rp 10 miliar dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus yang tahun ini sebesar Rp 22 Miliar,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Ali Polapa.

Dirinya lantas menekankan agar kebijakan pusat 20 persen dalam dunia pendidikan diharapkan bisa lebih optimal lagi kedepannya. Alasannya, sangat jelas anggaran pusat lebih besar dari daerah, sehingga diharapkan kedepan APBD bisa mengakomodir untuk dunia pendidikan lebih besar dibandingkan untuk OPD lainnya.

“Seperti diketahui pendidikan masuk dalam prioritas pemerintah daerah. Tetapi jika didukung dengan anggaran yang cukup, tentunya dunia pendidikan bisa lebih baik lagi kedepannya. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita kedepannya. Kualitas pendidikan akan lebih baik jika ditunjang dengan anggaran yang maksimal,” tegas Ali Polapa.

Lanjut dikatakan Ali Polapa, selain anggaran yang dinilai masih minim sejumlah pekerjaan pembangunan hampir putus kontrak sesuai dengan kunjungan lapangan komisi ll kemarin menjadi sorotan dalam rapat kerja bersama OPD. 

“Kami meminta agar tahun selanjutnya proyek pembangunan dikembalikan dengan swakelola, melihat fakta yang ada saat ini ada sejumlah pekerjaan pembangunan yang tak selesai dan ada 4 yang dinyatakan putus kontrak,” tegas Ali Polapa. 

Ia juga menambahkan, rapat evaluasi ini akan dilakukan setiap bulannya untuk mengukur kinerja OPD sebagai mitra setiap bulannya. 

“Karena sebagai fungsi pengawasan, kami berharap apa yang kami lakukan ini untuk perbaikan kinerja OPD dan perbaikan pemerintah daerah kedepannya,” tandas Ali Polapa. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo 

(Visited 26 times, 1 visits today)

Komentar