Sabtu, 29 Januari 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Minta SK Pengelola Program Jadi Perhatian

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Kamis, 2 Desember 2021 | 05:05 AM Tag: , ,
  Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Aryati Polapa

Hargo.co.id, GORONTALO – Surat Keputusan (SK) Pengelola Program diharapkan terbit paling lambat 15 Januari 2022 mendatang. Ini sebagaimana yang diharapkan oleh Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Aryati Polapa yang mana menurutnya SK tersebut sangat penting.

“Hal ini untuk menghindari kejadian yang sama pada tahun-tahun anggaran sebelumnya,” ungkap Aryati Polapa. 

Dirinya menegaskan bahwa salah satunya yakni pada rapat evaluasi 3 bulan pertama biasanya serapan anggaran masih nol persen. 

“Hal itu disebabkan karena SK untuk pengelola program itu belum diterbitkan sejak awal tahun anggaran,” tegasnya.

SK pengelola program tersebut seperti SK Pengguna Anggaran (PA) SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kemudian SK PPK dan SK PPTK. 

“Mereka ini harus segera ditetapkan surat keputusannya, agar nantinya ketika tahun anggaran yang baru dimulai, semua dapat segera diproses,” kata Aryati Polapa.

Untuk proses pelaksanaan program sangatlah penting untuk dapat segera dilaksanakan, hal ini juga untuk kepentingan daerah baik itu proses realisasi program maupun anggarannya. 

“Ini juga berhubungan dengan capaian program dan anggaran, sehingga ketika SK pengelola program semua telah terbit sejak awal Januari, tentunya akan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan,” ujar Aleg PDI Perjuangan tersebut.

Tentunya terhadap capaian program dan juga serapan anggaran semuanya pasti sudah ada targetnya, dan terhadap target tersebut harus dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diprogramkan. 

“Sehingga terhadap hal-hal yang menunjang serapan anggaran dan capaian realisasi program tersebut, harus dapat dimaksimalkan,” kata Aryati Polapa.

Olehnya diharapkan agar apa yang disampaikan tersebut kata Aryati diharapkan dapat dimaksimalkan. 

“Dan apa yang disampaikan ini bukan dalam rangka untuk mengintervensi apa yang menjadi tupoksi dari pihak eksekutif, hanya saja ini merupakan harapan kedepan untuk dapat dimaksimalkan,” tandasnya. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 9 times, 1 visits today)

Komentar