Senin, 10 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Minta Tunda Pelantikan Kades Hutabohu, Ada Apa Ya?

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Selasa, 27 April 2021 | 02:17 WITA Tag:
  Komisi l saat menerima aspirasi atas dicoretnya Calon Kades cakades Hutaboohu terpilih. (Foto : Deice/HARGO)


Hargo.co.id, GORONTALO – Sebanyak tiga di DPRD Kabupaten Gorontalo meminta untuk menunda pelantikan Kepala Desa Hutabohu. Ini dilakukan mengingat adanya aspirasi yang masuk ke DPRD, Senin (26/04/2021).

Ketua Fraksi PPP, Jayusdi Rivai mengatakan, atas nama fraksi dan juga sebagai anggota Komisi I minta agar persoalan Cakades Hutabohu ini, menunggu hasil putusan PTUN. Sehingga diharap kepada komisioner pemilihan untuk menunda pelantikan pada Kepala Desa Hutabohu.

“Karena jangan ada kesan jika pemerintah daerah melakukan intervensi, karena ada hubungan kekeluargaan dengan Cakades yang menjadi rangking dua dan terpilih menggantikan Cakades terpilih yang dicoret,” tegas Jayusdi Rivai. 

Berdasarkan hal ini, Jayusdi Rivai minta ditunda pelantikan sembari menunggu keputusan dari PTUN. Ini sama seperti dengan di Desa Luhu tahun kemarin yang masih menunggu dan belum dilantik.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Fraksi Nasdem, Jarwadi Mamu dan Ketua Fraksi Demokrat Nasir Potale. Mereka menginginkan agar untuk Desa Hutabohu pelantikannya ditunda terlebih dahulu, agar semua warga puas atas keputusan dari PTUN. 

“Sebagai Aleg dari Dapil Limboto-Limboto Barat, kami tentunya akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang masih merasa tak puas. Agar kita pun sebagai wakil rakyat bisa berlaku adil sembari menunggu keputusan PTUN,” jelas Jarwadi yang diamini oleh Nasir Potale. 

Secara terpisah Ketua Komisi l, Syarifudin Bano mengatakan, dari hasil pertemuan tersebut, kami merekomendasikan memberikan waktu sepekan kepada nomor urut 4 bersama tim pengacaranya untuk bisa memperlihatkan bukti registrasi PTUN. 

“Itu yang akan menjadi bukti kami DPRD dalam hal ini komisi l mengeluarkan rekomendasi untuk meminta pada komisi pemilihan menunda pelantikan,” tegasnya. (wie/adv/hargo)

BACA  Terkait Perempuan dan Anak, Deasy Minta Siapkan Fasilitas Penunjang 

Komentar