Jumat, 22 Oktober 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Nilai Ada Oknum Pegawai yang Provokasi Kontraktor

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Senin, 11 Oktober 2021 | 20:05 PM Tag: , , ,
  Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mongopa

Hargo.co.id, GORONTALO – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mongopa sangat menyesalkan dengan sikap salah serang oknum pegawai yang terkesan memprovokasi para kontraktor. Ini terkait adanya pekerjaan yang tak bisa dilanjutkan karena tak mendapat dana. 

“Jangan jadi provokator dengan memprovokasi para kontraktor. Meminta maaf kepada kontraktor, kuli bangunan, buruh serta pekerja lapangan dengan alasan tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Tak bisa membiayai kerja, karena anggaran tidak tersedia jika PT SMI membatalkan dana PEN akibat surat penolakan DPRD,” ungkap Iskandar Mongopa, Senin (11/10/2021).

Iskandar Mongopa lantas menjelaskan, sudah tertuang di dua dokumen yang disetujui oleh pihak legislatif dan eksekutif. Artinya, bukan bukan lagi persetujuan sepihak, tetapi sudah sah menjadi sebuah peraturan daerah (Perda). 

“Atas persetujuan dua lembaga, jadi pemerintah daerah utamanya oknum pegawai tidak usah risau dan memanas-manasi kontraktor untuk datang di DPRD,” ungkap Iskandar Mongopa.

Dirinya lantas menceritakan jika ada kontraktor datang ke Kantor DPRD karena mendengar pernyataan oknum pegawai, yang mana dana tidak akan cair karena anggota DPRD. 

“Saya tegaskan, bahwa Perda tidak ada yang salah. Yang salah adalah memberikan pernyataan seolah-olah terlalu panic dengan surat. Padahal suratnya biasa saja, tidak ada yang aneh dan hanya normatif. Surat tersebut hanya minta diparipurnakan penolakan dana PEN dan sampai hari ini tidak ada paripurna penolakan, yang ada hanyalan paripurna APBD Perubahan dan dana PEN semua disetujui oleh semua fraksi dalam paripurna tersebut,” tegas Iskandar Mongopa. 

Dirinya menambahkan jika jika tanggapi berlebihan akan mengundang kecurigaan. Ada apa dengan PEN? Apalagi anggaran PEN sudah masuk pada dua Perda, yakni  APBD dan APBD Perubahan. 

“Menurut kami, apa yang dilakukan DPRD secara kelembagaan, sudah kuat. Tidak mungkin kalah oleh beberapa anggota DPRD yang menyurat ke PT. SMI. Harus dipahami juga, lembaga DPRD adalah wilayah politik, makanya sering dikatakan dinamis. Olehnya, pemerintah daerah jangan panik menghadapi hal seperti ini. Tak ada dalam politik yang tidak bisa diselesaikan,” jelas Iskandar Mongopa. 

Akhir pembicaraan, Iskandar Mongopa meminta kepada oknum pegawai tersebut untuk tidak memprovokasi para kontraktor. Alasanya, sama-sama punya niat untuk membantu rakyat, termasuk membantu kontraktor.

“Sesuai rencana, oknum pegawai tersebut akan kami undang pada Rabu, 13 Oktober 2021. Akan menindaklanjuti keluhan sejumlah kontraktor yang datang DPRD,” kuncinya. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 56 times, 1 visits today)

Komentar