Thursday, 5 August 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD, OPD dan Polri Segera Temui Manajemen PT. TJT

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Thursday, 17 June 2021 | 19:05 PM Tags:
  Suasana RDP PT. TJT yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Syam T Ase dan Ketua Komisi lll, Sladauri Kinga. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Untuk kesekian kalinya PT Tri Jaya Tangguh (TJT) diundang DPRD Kabupaten Gorontalo, terkait dengan sejumlah tuntutan yang diinspirasikan oleh para karyawan. Pasalnya manajemen di TJT dianggap menyusahkan karyawan. 

Hal ini terungkap dari rapat dengar pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Syam T Ase dan juga Ketua Komisi lll Sladauri Kinga, di ruang sidang DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa (15/06/2021). 

Menurut Ketua Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Edi S. Raat, ada beberapa tuntutan yang diaspirasikan. Pertama soal serikat pekerja yang ada di TJT ditolak oleh perusahaan, padahal dalam aturannya setiap perusahaan wajib ada serikat dan surat legal untuk sarikat di PT TJT itu sudah keluar.

“Yang kedua, kami meminta tenaga kerja borongan yang mempunyai surat sakit untuk dibayar upahnya sama seperti tenaga kerja yang lain. Karena selama ini tenaga kerja borongan seperti dianaktirikan,” katanya. 

Selanjutnya, tenaga kerja kontrak dalam aturannya setia pekerja yang sudah melebihi lima tahun sudah wajib diangkat jadi karyawan tetap. Tetapi hingga saat ini justru sudah di atas lima tahun, bahkan sampai tujuh tahun belum juga diangkat menjadi karyawan tetap.

Mendengar penjelasan itu, Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Syarifudin Bano menegaskan, agar perusahaan tersebut diberikan punishment. Apalagi sangat fatal saat tanggal merah yang harusnya libur tetapi dipaksa kerja dan yang tak kerja dilakukan skorsing. 

Sementara itu Anggota Komisi lll, Suwandi Musa dengan tegas meminta pada pemerintah untuk menutup perusahaan dengan kondisi saat ini. 

“Bukannya tidak membuka investasi untuk daerah. Tetapi jika dengan membuka investasi akhirnya seperti dijajah khan juga lebih baik ditutup saja, boleh saja membuka investasi tetapi investornya bukan bermental penjajah,” tandas Suwandi.

Penjelasan perwakilan manajemen PT TJT, Sindu Abdulrahman mengatakan, soal bekerja di hari libur sudah ada kesepakatan dengan karyawan. Terkait dengan serikat, pihak perusahaan sudah membuka diri tetapi memang dalam pengurusannya ada format yang tidak dilengkapi termasuk pengurus dari sarikat bukan karyawan perusahaan PT TJT. 

“Kami sangat terbuka untuk pembuatan sarikat hanya saja memang pengurusannya tidak sesuai prosedur,” tegas Sindu. 

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T Ase yang menutup RDP tersebut mengatakan, dari penjelasan yang dipaparkan baik oleh karyawan, pihak manajemen serta masukan dari Anggota DPRD membuat RDP ini menyimpulkan dimana DPRD akan turun langsung memantau apa yang menjadi tuntutan karyawan. 

“Kami juga berharap manajemen membenahi manajemennya dan memberlakukan pekerja sesuai dengan ketentuan dan memberikan hak pekerja sesuai dengan aturannya,” kuncinya. (wie/adv/hargo)

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar