Hargo.co.id, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2022, dengan menghadirkan Jajaran Dinas Kesehatan Pohuwato, pada Senin (22/5/2023).
Dalam rapat lanjutan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Fidi Mustafa memaparkan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato Tahun 2022. Dimana dalam capaian kinerja dibidang Kesehatan di ukur melalui indeks kesehatan yang merupakan indikator kinerja utama Dinas kesehatan. Adapun capain indeks kesehatan tahun 2022, di mana target RPJMD sebesar 65,17 persen.
“Dengan realisasi 76,38 persen dengan capain kinerja sebesar 117 persen dengan predikat sangat baik,” jelas Fisi Mustafa dihadapan Ketua dan Anggota Pansus.
Kendatipun indikator kinera utama tahun 2022 menunjukkan progres yang baik, namun dari dari lima indikator yang menentukan keberhasilannya, ada tiga indikator yang capainnya sangat rendah diantaranya capaian angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, serta angka kematian neotala per 1000 kelahiran hidup.
Dalam penjelasannya, Kadikes Fidi Mustafa mengungkapkan, salah satu penyabab kematian ibu pada proses persalinan dikarenakan keluarga ibu yang mau melahirkan masih mengandalkan bidan kampung (dukun beranak) dan baru akan membawanya ke Puskesmas jika mengalami permasalah dalam proses persalinannya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD menganggap perlu adanya upaya lebih dalam sosialisasi program-program dinas kesehatan. Sehingga ada kesadaran yang lebih dari masyarakat terkait resiko kematian ibu hamil dan bayi.
“Ini merupakan satu tantangan yang dihadapi Dinas kesehatan. Berarti sosialisasinya yang masih perlu ditingkatkan, agar masyarakat khususnya ibu yang melahirkan itu mau melakukan proses persalinan di Puskesmas atau Rumah sakit,” kata Wakil Ketua II DPRD Pohuwato Nirwan Due.
Menyahuti pernyataan Kepala Dinas Kesehatan terkait penempatan bidan desa, Nirwan Due pun dengan tegas menyampaikan hal itu seharusnya sudah harus ditindaklanjuti tanpa perlu perseujuan bersama.
“Ini kan tugas dan tupoksi bidan desa jelas, kenapa harus ada persetujuan bersama DPRD. Jika penempatannya memang di desa, maka Dinas kesehatan sudah harus memastikan itu, tidak perlu persetujuan bersama,” tegas Nirwan Du’e.
Pembahasan itu pun terus berjalan alot. Bahkan rapat yang dimulai sekitar pukul 10.30 WITA itu baru berakhir pada pukul 20.30 WITA. Dengan kesimpulan, segala masukan yang disampaikan DPRD itu harus dilaksanakan dalam upaya memaksimlakan pelayanan kesehatan di Pohuwato. Apalagi kesehatan sendiri menjadi salah satu program prioritas Pemerintahan Saipul Mbuinga – Suharsi Igirisa.(*)
Penulis: Riyan Lagili