Rabu, 3 Maret 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



DPRD Usul Pemberhentian Nelson Pomalingo dan Herman Walangadi

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Selasa, 9 Februari 2021 | 20:31 WITA Tag: , ,
  Suasana paripurna oleh DPRD pengusulan pemberhentian bupati dan wakil bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo dan Herman Walangadi. (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – DPRD Kabupaten Gorontalo (Kabgor) resmi mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo dan Herman Walangadi. Usulan itu diambil melalui paripurna yang digelar Selasa (09/02/2021).

Rapat digelar secara terbuka ini, hanya berlangsung sekitar setengah jam, sejak pukul 15.47 Wita dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabgor, Syam T Ase. Ikut didampingi Wakil Ketua DPRD Kabgor, Roman Nasaru dengan dihadiri 21 anggota dari 35 anggota DPRD. Artinya, ada sebanyak 14 orang yang absen dalam paripurna tersebut.

Menurut Syam T. Ase, pelaksanaan paripurna sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil Gorontalo peride 2016-2021 pada 17 Februari 2021. Sebagaimana ketentuan pasal 78 dan 79 Undang-undang Nomor 23 /2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa pemberhentian kepala daerah baik yang berhenti atas permintaan sendiri maupun karena berakhir masa jabatannya, diberitahukan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan pemberhentiannya oleh pimpinan DPRD kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

BACA  Nilai Penawaran Pengaruhi Kualitas Pekerjaan

“Pengumuman oleh pimpinan DPRD dalam ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil keputusan baik oleh pimpinan DPRD maupun oleh anggota dalam rapat paripurna,” tegas Syam T. Ase.

Proses itu, menurut politisi PPP ini, hanya untuk memperjelas surat Menteri Dalam Negeri RI nomor 120/546/OTDA tertanggal 26 Januari 2021 perihal usulan pengesahan pengangkatan dan usulan pengesahan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menegaskan bahwa dalam hal KPUD belum dapat menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih, maka pimpinan DPRD kabupaten/kota segera melaksanakan rapat paripurna untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah masa jabatan tahun 2016-2021 terlebih dahulu, untuk selanjutnya disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.

BACA  Nelson-Hendra: Terima Kasih Telah Berkompetisi dengan Sehat

“Dapat kami sampaikan juga bahwa pimpinan dewan telah melakukan koordinasi dengan KPUD. Sesuai hasil koordinasi KPUD belum dapat menerbitkan keputusan tentang penetapan pasangan calon terpilih, sebab masih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permasalahan sengketa Pilkada Kabupaten Gorontalo,” ungkap Syam.

Selanjutnya, aleg tiga periode ini meminta usulan pemberhentian perlu memperhatikan batas waktu pengusulan sesuai dengan batas waktu berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati gorontalo periode 2016-2021.

BACA  Bantuan Masyarakat Gorontalo Disalurkan Melalui MDMC

“Untuk itu diharapkan kepada Sekretaris Dewan dapat mempersiapkan draft surat usulan tersebut, termasuk data yang perlu untuk dilampirkan. Jika perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi Gorontalo dan Bagian Pemerintahan Setda khususnya yang berhubungan dengan kelengkapan dokumen pengusulan pemberhentian,” tutup Syam T. Ase.

Secara terpisah Ketua Fraksi PPP Jayusdi Rivai yang berhalangan hadir saat dikonfirmasi mengatakan, ketidakhadirannya bukan karena tidak menyetujui paripurna, karena menurutnya paripurna itu wajib dilakukan, berhubung sudah akan habis masa jabatan bupati dan wakil bupati.

“Ini hanya paripurna pengumuman saja, jadi tidak masalah dan memang ada dalam tahapan undang-undang, soal ketidakhadiran saya, karena masih ada tugas luar yang tak bisa saya tinggalkan,” tandas Jayusdi. (wie/adv/hargo)


Komentar