Jumat, 14 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Dua Fraksi di DPRD Kabupaten Gorontalo Soroti Kinerja Dinas PUPR

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Senin, 5 April 2021 | 17:05 WITA Tag:
  Suasana pembahasan Pansus LKPJ yang dilakukan bersama OPD sebagai mitra DPRD. (Foto Deice/HARGO)


Hargo.co.id, GORONTALO – Ketua Fraksi Hanura-Gerindra, Suwandi Musa menyampaikan Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo rupanya belum sepenuhnya membayar sejumlah pekerjaan pembangunan infrastruktur. Hal itu membuat para kontraktor mengeluh, soalnya pekerjaan pembangunan tahun lalu yang sudah rampung hingga kini tak kunjung dibayarkan. 

“Jujur saja ya, akhir-akhir ini saya banyak dipusingkan oleh penyedia barang dan jasa datang ke rumah. Keluhan mereka rata-rata pada proyek 2020 belum terbayarkan,” kata Suwandi dalam rapat pembahasan LKPJ, Senin (05/04/2021)

Suwandi menyampaikan hal tersebut terjadi karena penyediaan anggaran yang tidak dilakukan dengan secara baik. Akibatnya daerah berhutang kepada para penyedia jasa. 

“Fenomena yang seperti tolong jangan dipandang remeh. Memang daerah mengalami refocusing anggaran, tapi jika besok-besok ada pihak ketiga protes, DPRD mau jawab apa? Belum lagi daerah potongan anggaran DAU sebanyak Rp 20 Miliar, ditambah refocusing anggaran 8 persen,” tutur Suwandi. 

“Mohon maaf saya berbicara ini dalam rangka memperbaiki manajemen keuangan daerah, supaya tidak ada pihak pihak lain yang merasa dirugikan,” tambah Suwandi.

Berbeda, Ketua Fraksi Golkar, Iskandar Mangopa mempertanyakan  sejumlah proyek yang tidak terealisasi namun telah melalui proses tender. 

“Banyak yang begitu, tidak terealisasi tapi sudah melewati proses tender. Jika persoalannya  adalah refocusing bagaimana mungkin terdapat proyek yang hampir sama di beberapa OPD lalu bisa terealisasi,” kata Iskandar. 

Ia mengaku, lebih dari 10 tahun sebagai anggota DPRD sering memperingatkan Dinas PUPR akan dapat bekerja dengan baik dan fokus. “Saya sudah jenuh menyampaikan hal-hal ini, bahkan terdapat beberapa aspirasi hasil reses yang sudah masuk dalam tender dan memiliki papan proyek malah tidak terealisasi,” keluh Iskandar. 

Untuk itu, dia berharap Dinas PUPR serta OPD yang lain bisa mengambil pelajaran dari tahun sebelumnya. “Sudah cukup tahun 2020 menjadi pelajaran kita, jangan sampai terjadi hal yang sama di tahun 2021,” pungkas Iskandar. (wie/adv/hargo)

BACA  Arifin Kilo Sebut Perjuangkan Kepentingan Buruh Bagian dari Sila Kelima

Komentar