Jumat, 23 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Eduart Wolok Menang di PTUN Jakarta

Oleh Wawan Gusasi , dalam Gorontalo , pada Jumat, 24 Juli 2020 | 16:35 WITA Tag:
  Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduart Wolok


Hargo.co.id, GORONTALO – Gugatan yang dilayangkan Ani Hasan terkait Surat Keputusan Kemristekdikti tentang terpilihnya Eduart Wolok sebagai Rektor UNG Periode 2019-2023 dengan dalil keabsahan studi S3 dan kenaikan pangkat akhirnya kandas. Ini setelah gugatan dengan nomor perkara: 17/G/2020/Ptun.Jkt yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta ditolak.

Keputusan penolakan gugatan itu tertuang dalam kutipan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta Kamis (23/7/2020) melalui Electronic Court (E-Court)

Tangkapan layar informasi putusan PTUN yang menolak gugatan Ani Hasan atas keberatan SK Rektor UNG, Eduart Wolok. (FOTO : Istimewa)
Tangkapan layar informasi putusan PTUN yang menolak gugatan Ani Hasan atas keberatan SK Rektor UNG, Eduart Wolok. (FOTO : Istimewa)

“Alhamdulillah hari ini gugatan Ani Hasan ditolak oleh Pengadilan TUN Jakarta. Pada pokoknya hasil putusan tersebut menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” ujar ketua tim kuasa hukum tergugat intervensi Eduart Wolok, Yakop Mahmud, SH, MH.

BACA  Sebanyak Rp 1,5 Triliun Dikucurkan ke Gorontalo pada 2021

Menurut pengacara Rektor UNG ini, penolakan gugatan itu karena semua dalil gugatan Ani Hasan dinyatakan tidak terbukti serta tidak berdasar. Dengan demikian, upaya Ani Hasan di Pengadilan TUN pupus.

Sebelumnya, pada September 2019, Ani Hasan yang juga calon rektor tidak memperoleh dukungan satu suara pun dari anggota senat universitas menggugat hasil pilrek tersebut karena dinilai tidak sesuai aturan.

Sementara itu, tim kuasa hukum Eduart lainnya, Ardi Wiranata Arsyad, SH, MH menyatakan, hakim berdalih ada beberapa alasan hingga gugatan Ani Hasan ditolak.

“Pertama, bahwa dalil gugatan Ani Hasan semuanya tidak dapat dibuktikan, kedua saksi Ani Hasan tidak memberikan keterangan yang valid bahkan terkesan mengada-ngada. Sehingga, hal itu tidak bisa meyakinkan hakim selama proses persidangan dan terkesan mengada-ada,” katanya.

BACA  Giliran Gedung Sekolah Disemprot Desinfektan Brimob Gorontalo

Ardi Wiranata menambah, ada beberapa keterangan saksi yang sangat merugikan kliennya. Keterangan tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan. Artinya, keterangan tersebut berkonsekuensi pidana kepada si pemberi keterangan atau dengan kata lain saksi tersebut diduga kuat memberikan keterangan palsu di hadapan pengadilan.

“Kami sudah mengidentifikasi keterangan para saksi yang menjurus pada keterangan palsu, namun semua kami kembalikan kepada Pak Rektor untuk mengambil langkah tegas selanjutnya,” kata Ardi.

Selaku Ketua Tim Hukum Rektor UNG, Yakop Mahmud mengatakan, ancaman pidana kepada saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan terdapat pada Pasal 242 KUHP. Pasal 242 ayat (1) KUHP dengan ancaman penjara 7 tahun.

BACA  Soal Peredaran Miras, Ini Penegasan Gubernur Gorontalo

Dihubungi terpisah, Ani Hasan mengaku siap menerima dan menghormati putusan yang ada. Akan tetapi, putusan tersebut akan dianalisa lagi.

“Untuk tindak lanjutnya, saya dan kuasa hukum akan analisa lebih lanjut, karena saya belum pegang salinan putusannya,” ujar Ani Hasan.

Ia menambahkan, pihaknya masih akan tetap terus berjuang untuk mendapatkan keadilan hukum, “Sebagai warga negara Indonesia baik saya berhak untuk mendapatkan keadilan hukum selama masih ada lembaga yg menanganinya,” pungkasnya. (wan/hg)


Komentar