Kamis, 26 November 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Eks. Bendahara Kejari Pohuwato Divonis 5 Tahun 

Oleh Fajriansyach , dalam Gorontalo Headline , pada Kamis, 5 Juli 2018 | 11:00 WITA Tag: ,
  


Hargo.co.id, GORONTALO– Sidang perkara penyimpangan anggaran operasional Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato 2015-2016 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) Gorontalo memasuki babak pamungkas, Rabu (4/7).

Mantan Bendahara Kejari Pohuwato Mukmin Mardjun dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan penyimpangan dana operasional Kejari Pohuwato 2015/2016 senilai Rp 1,7 miliar. Atas perbuatannya tersebut, Mukmin dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun. Perempuan bertubuh gemuk itu diwajibkan membayar denda Rp 200 juta (subsider 3 bulan kurungan) serta uang pengganti Rp 640 juta (subsider 6 bulan penjara).

Selain Mukmin, vonis pidana penjara 4 tahun turut dijatuhkan Pengadilan Tipikor bagi Staf Pengelola Keuangan Kejari Pohuwato Magdalena Samu. Ia turut dinyatakan bersalah dalam kasus penyimpangan dana operasional Kejari Pohuwato 2015/2016.

Selain pidana penjara 4 tahun, Magdalena juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta (subsider kurungan tiga bulan) serta uang pengganti senilai Rp 180 juta (subsider 6 bulan kurungan).

BACA  Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Bertambah

Dalam amar putusan majelis hakim yang diketuai Irianto Tiranda,SH disebutkan, pada tahun 2015, Kejari Pohuwato mendapat alokasi anggaran operasional Rp 500 juta. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya pada tahun 2016, Kejari Pohuwato kembali mendapat alokasi anggaran operasional Rp 3 miliar.

Dalam pelaksanaan anggaran operasional 2015/2016, terdakwa Mukmin Mardjun bertugas sebagai Bendahara Pengeluaran, dan Magdalena Samu sebagai Staf Pengelola Keuangan Kejari Pohuwato.

Setelah pelaksanaan tahun anggaran dan berdasarkan hasil audit, ditemukan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran. Di antaranya penggunaan dokumen fiktif dalam proses pencairan anggaran.

“Kedua terdakwa membat surat perintah membayar (SPM) fiktif serta memanipulasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban lainnya,” kata hakim Irianto. Salah satu bukti mencolok yang terungkap dalam persidangan adalah adanya bukti pengeluaran yang dinilai fiktif dengan nilai mencapai Rp 725 juta.

BACA  DPRD Minta Sektor Pariwisata Optimalkan Protokol Kesehatan

“Berdasarkan keterangan para saksi, dalam mengelola anggaran terdakwa tidak mencairkan anggaran secara keseluruhan (100 persen,red). Melainkan hanya 50 persen,” ujar Irianto.

Sementara 50 persen lainnya, berdasarkan pengakuan terdakwa Mukmin, sebesar 30 persen diperuntukkan biaya operasional pegawai. Seperti perjalanan dinas (SPPD). Kemudian 20 persen lainnya untuk dana talangan.

“Padahal, kegiatan itu tidak ada alias tidak dilaksanakan. Selain itu, dalam satu belanja lain. Dalam belanja lainnya yaitu pembuatan serta penyusunan aplikasi Satgas. Sesuai keterangan pertanggungjawaban dibebankan pada APBN, namun nyatanya itu tidak benar alias fiktif,” urainya.

BACA  Legislator Bumi Panua Ingatkan Tentang Protokol Kesehatan

Sedangkan terdakwa Magdalena, yang saat itu bertindak staf pengelola keuangan terbukti membantu Mukmin dalam memalsukan bukti-bukti pembayaran. Bahkan Magdalena terbukti meniru tandatangan salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Magdalena juga mengaku menerima aliran dana keuntungan pribadi sebesar Rp 170 juta.

“Atas perbuatan kedua terdakwa, negara mengalami kerugian mencapai Rp 1.7 miliar,” kata Irianto.

Usai pembacaan vonis Hakim, Mukmin mengaku masih pikir-pikir untuk mengambil langkah hukum selanjutnya. Apakah mengajukan banding atau menerima putusan majelis hakim.

“Saya juga mau bicarakan dengan Kuasa Hukum saya,” ujar Mukmin. Sementara itu, usai vonis, terdakwa Magdalena tampak tak sanggup menahan tangis. Perempuan berjilbab itu tak mengeluarkan sepatah katapun. Usai duduk di kursi pesakitan, Magdalena bergegas meninggalkan ruang persidangan.(tr-60/gp/hg)


Komentar