Sunday, 1 August 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Evaluasi Perangkat Desa Lahirkan Empat Poin Rekomendasi

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Friday, 11 June 2021 | 00:05 AM Tags:
  Suasana RDP komisi l yang menghadirkan Camat dan perwakilan kepala desa se Kabupaten Gorontalo. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo sepakat jika pemerintah daerah melakukan evaluasi bagi perangkat desa. Hal ini terlihat dari rapat dengar pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi l, Selasa (08/06/2021) yang menghadirkan seluruh camat dan perwakilan kepada desa di 19 kecamatan.

Ketua Komisi I, Syarifudin Bano, menyampaikan sepakat melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat desa yang ada di seluruh desa Kabupaten Gorontalo.

“Komisi I mendorong dan setuju untuk evaluasi aparat desa. Barometer kinerja seseorang itu dapat diketahui setelah dilakukan evaluasi, karena itu sesuai amanah undang-undang,” kata Syaripudin.  

Namun demikian Komisi I menentang evaluasi yang akan dilakukan Bupati Gorontalo, mereka menilai evaluasi adalah hak prerogatif Kepala Desa. 

“Hari ini kan Bupati yang ambil alih, tidak boleh. Hak prerogatif kepala desa adalah mengevaluasi aparatnya jika dianggap tidak berkualitas, tidak sesuai regulasi, tidak berkompeten, tidak punya kemampuan,” tutur Syaripudin.

Selain itu, DPRD melalui Komisi I mendorong Bupati Gorontalo untuk membentuk tim guna membedah kembali Peraturan Bupati (Perbup) nomor 42 tentang perangkat desa dengan melibatkan perangkat desa dan Asosiasi Kepala Desa, karena sesuai penilaian kami, ada regulasi yang sudah tidak sesuai dengan Perbup 42, maka perlu untuk duduk bersama merubah aturan tersebut. 

“Menjadi objek dari pada peraturan bupati ini adalah kepala-kepala desa dan perangkat desa yang ada, jadi harus dilibatkan mereka untuk mengkaji Perbup tersebut,” tegas Aleg tiga periode ini.

Adapun rekomendasi hasil rapat dengar pendapat Komisi I DPRD yakni yang pertama, memberikan rekomendasi kepada bupati Gorontalo, bahwa berdasarkan UU No 6 dan Permendagri No 84 serta Perda No 10 bahwa kewenangan terhadap pengangkatan, pemberhentian, dan evaluasi perangkat desa adalah hak prerogatif Kepala Desa. 

Kedua meminta kepada bupati untuk segera mengevaluasi kembali terhadap Perbup No 40 tentang perangkat desa yang dianggap sudah tidak bersesuaian lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

Ketiga, dalam rangka evaluasi Perbup No 40 tersebut, DPRD meminta kepada Bupati dapat melibatkan Asosiasi Perangkat desa yang ada serta perwakilan Kepala Desa. Keempat dalam rangka optimalisasi serta untuk meningkatkan kinerja perangkat Desa maka DPRD meminta kepada Bupati untuk dapat memerintahkan kepada Camat dan Kepala Desa untuk segera melakukan evaluasi kepada setiap perangkat desa yang ada. (wie/adv/hargo)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar