Kamis, 27 Januari 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Evi Ginting akan Gugat Putusan DKPP

Oleh Berita Hargo , dalam KPU , pada Kamis, 19 Maret 2020 | 20:05 PM Tag: , ,
  Evi Novida Ginting berjanji akan gugat putusan DKPP. (Foto Istimewa)

Hargo.co.id GORONTALO – Evi Novida Ginting, Komisioner KPU RI yang diberhentikan oleh DKPP melalui putusan DKPP RI Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020, menilai DKPP telah menyalahi wewenang.

Melalui siaran persnya, Evi berniat akan menggugat agar putusan DKPP dibatalkan.

“DKPP hanya memiliki kewenangan (secara pasif) mengadili pelanggaran kode etik yang diajukan oleh Pengadu. Artinya DKPP tidak bisa melakukan pemeriksaan etik secara aktif bila tidak ada pihak yang dirugikan dan mengajukan pengaduan pelanggaran etik. Pencabutan Pengaduan karenanya mengakibatkan DKPP tidak mempunyai dasar untuk menggelar peradilan etik lagi
dalam perkara ini. Pelaksanaan peradilan etik oleh DKPP tanpa adanya pihak yang dirugikan seperti dalam perkara ini, sudah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UU 7/2017 kepada DKPP sebagai lembaga
peradilan etik yang pasif atu DKPP dapat bertindak bila tidak ada pihak yang dirugikan,” ungkap Evi dalam siaran persnya.

Menurutnya, pokok permasalahan pengaduan Hendri Makaluasc adalah mengenai perbedaan penafsiran atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2009 .
Hendri Makaluasc dan Bawaslu RI memiliki penafsiran yang berbeda dari penafsiran KPU RI dan KPU Kalimantan Barat. Dalam Putusan ini, DKPP RI mengambil peran menentukan mana penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang benar.

“Pengadu dalam Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 (sdr. Hendri Makaluasc) sudah mencabut Pengaduan dalam sidang DKPP tanggal 13 November 2019. Pencabutan disampaikan Pengadu kepada Majelis DKPP secara langsung dalam sidang dengan
menyampaikan Surat Pencabutan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu. Akibat dari pencabutan Pengaduan oleh Pengadu maka diartikan Pengadu sudah menerima dan
sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan atas terbitnya Keputusan KPU Kalbar Nomor 47/PL,01.9-
Kpt/Prov/IX/2019 , yang dibuat atas dasar Berita Acara Rapat Pleno Tertutup tanggal 11 September 2019, yang didasarkan Surat KPU RI tanggal 10 September 2019 Nomor 1937/PY.01-
SD/06/KPU/IX/2019,” bebernya.

Dijelaskannya pula, KPU RI hanya menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Berdasar norma konstitusi tersebut Putusan MK Nomor 154-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2009 memiliki kekuatan hukum mengikat bagi KPU RI. Teradu VII dan KPU RI tidak berwenang menafsirkan Putusan MKRI tersebut dan hanya berwenang melaksanakan Putusan MK RI apa adanya (as is).

“Putusan DKPP kepada saya dan KPU RI, dan KPU Kalbar terlalu berlebihan karena sudah
tidak ada lagi pihak yang dirugikan dan pokok permasalahannya hanya mengenai perbedaan penafsiran Putusan MK. Putusan DKPP No. 317-PKE-DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020 tidak melaksanakan Pasal 36
ayat (2) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019 yang mewajibkan Pleno pengambilan Keputusan dihadiri paling sedikit 5 orang anggota DKPP. Putusan DKPP ini hanya diambil oleh 4 (empat) anggota Majelis DKPP. Putusan ini cacat hukum, akibatnya batal demi hukum dan semestinya
tidak dapat dilaksanakan,” tutupnya.(rwf/hg)

(Visited 2 times, 1 visits today)

Komentar