Jumat, 7 Oktober 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Fadli Hasan Angkat Suara Terhadap Putusan MA

Oleh Berita Hargo , dalam Features Gorontalo Headline , pada Selasa, 31 Oktober 2017 | 22:56 Tag: , ,
  

Hargo.co.id, LIMBOTO – Menanggapi pemberitaan terkait putusan Mahkamah Agung yang menyatakan menerima usulan pemakzulan yang dilayangkan DPRD Kabupaten Gorontalo, Wakil Bupati Gorontalo Fadli Hasan akhirnya angkat bicara.

Dihadapan sejumlah awak media usai melakukan pertemuan dengan Bupati Gorontalo di Rumah Dinas Bupati, Selasa sore, Fadli dengan tenang menjawab semua pertanyaan yang diajukan wartawan.

Menurut orang nomor dua di Kabupaten Gorontalo itu, sejak Senin malam dirinya sudah menerima informasi terkait putusan dari Mahkamah Agung mengenai usulah hak uji pendapat yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo, namun demikian sejauh ini pihaknya mengaku, belum menerima secara resmi salinan putusan dari Mahkamah Agung tersebut.

Fadli menyatakan jika memang benar Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan, maka hal utama yang harus diprhatikan adalah menyangkut isi dari amar putusan tersebut, dimana didalamnya terdapat poin-poin yang memungkinkan untuk diterima ataupun ditolak, sehingga dengan demikian masih memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum lainnya.

” Sampai dengan hari ini kami belum menerima salinan putusan MA tersebut, namun jika memang ada, maka kami akan mempelajari dalil-dalil yang tertuang dalam amar putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung, sehingga memungkinkan untuk dilakukan upaya peninjauan kembali jika dalam usulan DPRD tersebut ditolak maupun diterima,” ujar Fadli.

Fadli menambahkan, apapun hasil keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung harus berazaskan pada keadilan. Sebab menurutnya persoalan yang terjadi adalah merupakan persoalan politik dimana didalamnya terkandung norma-norma hukum yang harus dijalankan. Sehingga tidak ada yang terlewatkan, serta tetap mengacu pada azas praduga tak bersalah.

Namun demikian Fadli menegaskan, jika dalam putusan MA menerima usulan hak uji pendapat yang diajukan oleh DPRD.

Maka dirinya siap menerima keputusan tersebut, dan berharap agar masyarakat tidak terpengaruh dengan berita-berita hoax terhadap persoalan ini, sebab hal ini masih berproses sampai ada keputusan Mendagri yang menjadi final dari persoalan ini.

“Apapun itu kalau memang sudah menjadi keputusannya konstitusi, mau tidak mau saya harus terima, sebab menurut saya tidak ada sesuatu yang perlu dipertahankan jika itu sudah menjadi ketentuan konstitusi. Dan jika ini terjadi dikemudian hari, maka hal ini tidak akan menggangu stabilitas keamanan dan kondusifitas bagaimana Kabupaten Gorontalo bisa menyelesaikan Visi-misi dan RPMJ lima tahun kedepan,” tegas Fadli.

Sebelumnya persoalan yang dialami oleh Wakil Bupati Gorontalo Fadli Hasan ini, berawal dari laporan salah satu warga bernama Arfan Akurama ke DPRD Kabupaten Gorontalo, yang melaporkan dugaan kecurangan dalam proses tender proyek RTRW di Kabupaten Gorontalo, dimana salah satu peserta tender yaitu PT Asana Citra Yasa yang diprediksi menang akhirnya kalah hanya karena terindikasi permintaan fee sebanyak 30 persen oleh Wakil Bupati.

Dari laporan ini kemudian pada tanggal 16 Agustus DPRD menggelar rapat internal untuk menyetujui dan menyusun pembentukan hak angket untuk mendalami persoalan ini. Kemudian pada tanggal 30 Agustus pansus angket memanggil Fadli hasan untuk dimintai keterangan namun hal ini tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Sehingga pada tanggal 22 Agustus pansus angket merekomendasikan DPRD menggelar rapat paripurna menyatakan pendapat, dan pada malam harinya rapat paripurna yang dihadiri oleh seruruh anggota DPRD dari semua fraksi mengusulkan pemberhentian jabatan Wakil Bupati yang dipegang oleh Fadli Hasan.

Kemudian usulan pemberhentian ini disampaikan ke Mahkamah Agung, hingga akhirnya usulan ini mendapat respon dari Mahkamah Agung dan pada tanggal 30 Oktober 2017
Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan usulan pemakzulan tersebut.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Sahmid Hemu ketika dikonfirmasi menyatakan pihaknya masih menunggu salinan amar putusan dari Mahkamah Agung, dan setelah menerima salinan putusan tersebut DPRD akan bertolak kejakarta untuk mengkonsultasikan hal ini dengan pihak kementrian dalam negeri.

” Secara umun, sebagaimana diatur dalam tata-tertib DPRD bahwa putusan Mahkamah Agung menjadi batu pijakan DPRD untuk melakukan rapat paripurna usul pemberhentian Wakil Bupati, yang kemudian akan diajukan kepada Kementrian Dalam Negeri. Dan yang pasti semua ini akan dilakukan sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.” Ujar Sahmid.

Sahmid menambahkan, untuk saat ini langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD adalah mengawalamar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan selanjutnya setelah putusan ini diterima, maka DPRD akan melakukan rapat paripurna. (rvg/hargo)

 

(Visited 4 times, 1 visits today)

Komentar