Saturday, 24 July 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



FPKS Tolak Rencana Pajak Sembako

Oleh Deice Pomalingo , dalam Kab. Gorontalo Legislatif , pada Sunday, 20 June 2021 | 18:05 PM Tags: ,
  Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Eman Mangopa

Hargo.co.id, LIMBOTO – Wacana pemberian pajak terhadap sembako setelah lahir draf revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) menuai reaksi beragam.

Fraksi PKS di DPRD Kabupaten misalnya, memberi pernyataan penolakan karena dalam draf tersebut disebutkan bahwa beberapa sembako yang sering digunakan masyarakat seperti daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi akan dikenai pajak.

“Seperti halnya Fraksi PKS di DPR RI, kami di daerah pun punya sikap yang sama menolak pajak sembako,” kata Ketua Fraksi PKS, Eman Mangopa, Minggu (20/6)

Eman menyebut, kebijakan pemerintah pusat itu dapat menyesengsarakan rakat. Terlebih negara masih berjuang ditengah pandemi Covid-19.

“Langkah yang semestinya diambil pemerintah adalah bagaimana berpihak kepada rakyat, bukan sebaliknya malah membebani. Rakyat kita saat ini lagi susah, permintaan mereka pun tak muluk-muluk, cukup pemerintah berkeadilan,” tutur Eman.

Ia berharap rencana pemerintah mengambil pajak dari sembako dibatalkan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Saran kami kaji kembali secara konferehensif dampak dan resiko rencana kebijakan ini, jangan malah membuat rakyat semakin susah,” tukas Eman.(wie/adv/hargo)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar