Selasa, 6 Desember 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Fungsi Gubernur Ada Dua, Perlu Dipahami Semua Pihak

Oleh Admin Hargo , dalam Gorontalo , pada Rabu, 23 November 2022 | 00:05 Tag: ,
  Penjabat Sekretaris daerah Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe menghadiri Rapat Koordinasi Nasional GWPP di Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (22/11/2022). (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe berharap Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang juga mengatur tentang Fungsi Gubernur dapat dipahami oleh semua pihak terkait. 

Hal tersebut disampaikan Syukri Botutihe usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) yang berlangsung di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jalan Angkasa No 1, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (22/11/2022).

Syukri Botutihe mengatakan, acara yang dihadiri langsung oleh para Sekda dan Karo Pemerintahan tersebut dibuka oleh Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro. Dalam sambutannya, Suhajar Diantoro menjelaskan terkait dua fungsi dasar yang melekat pada gubernur.

Pertama, fungsi desentralisasi, yakni gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan rumah tangga daerah dengan sumber pendanaan dari APBD. 

Fungsi kedua, yaitu fungsi dekonsentrasi, yakni gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan (absolut maupun umum) dengan sumber pendanaan APBN.

Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang 23 nomor 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana, pada Pasal 91 Ayat 1 dikatakan bahwa, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten kota dan tugas pembantuan kabupaten kota, presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sementara itu, dalam Pasal 91 Ayat 5 Undang-Undang 23 nomor 2014 tersebut juga disebutkan bahwa, pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dibebankan pada APBN.

Menurut Syukri Botutihe, kedua fungsi tersebut hampir tidak terasa atau tidak terlihat di daerah saat ini. Hal ini mungkin terjadi akibat masih banyaknya orang yang belum paham atau sengaja tidak memperdulikan hal tersebut karena berbagai alasan.

“Ini bisa terjadi karena selama ini gubernur melaksanakan fungsinya itu dikelilingi oleh institusi desentralisasi, seperti misalnya kepala daerah kabupaten dan kota itu sebagai kepala daerah yang melaksanakan fungsinya otonom,” kata Syukri Botutihe. 

Dirinya berharap, pada pelantikan gubernur terpilih 2024 nanti, dalam Surat Keputusan (SK) harus memperjelas dua fungsi gubernur. Apalagi aturan ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

“Alhamdulillah, hari ini dipertajam lagi, bagaimana fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Ini perlu disosialisasikan. Mudah-mudahan fungsi GWPP dilaksanakan secara maksimal, secara rutin agar supaya semua pihak terkait terbiasa dengan fungsi tadi,” Katanya menandaskan. (***) 

 

Penulis : Sucipto Mokodompis

(Visited 18 times, 1 visits today)

Komentar