Kamis, 2 Desember 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Gerindra Tinggalkan Hanura, Diisukan Bangun Komunikasi Dua Parpol 

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:05 PM Tag: , , ,
  Partai Gerindra dan Hanura retak di DPRD Kabupaten Gorontalo. (Foto Istimewa_

Hargo.co.id, GORONTALO – Kisruh yang terjadi di kubu Fraksi Hanura-Gerindra, nampaknya sudah tak bisa ditolong lagi. Buktinya, Partai Gerindra bulatkan tekad untuk tinggalkan Partai Hanura dengan dilayangkan surat ke DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa (19/10/2021).

Informasi yang berhasil dihimpun, surat yang tertanggal 14 Oktober 2021 dengan nomor : 026/D/DPC-KAB.GTLO/X/2021, memuat perihal pengunduran diri. Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo dan sudah di disposisi ke Sekretariat Dewan. 

“Ketua DPRD sudah mendisposisikan. Saya menerima surat dan diteruskan ke Bagian Legislasi yang nantinya akan diagendakan untuk dibacakan di paripurna. Baik itu paripurna internal atau paripurna yang menghadirkan eksekutif,” jelas Sekretaris Dewan (Sekwan) Rita Idrus. 

Adakah alasan kenapa Partai Gerindra tinggalkan Partai Hanura di Fraksi Hanger? Itu pertanyaan itu, Rita Idrus tak bisa komentari. “Tugas kami hanya mengagendakan surat masuk untuk diagendakan dibacakan di paripurna nanti,” kata Rita Idrus. 

Ketua DPC Gerindra Kabupaten Gorontalo, Duddy Suganda saat dikonfirmasi terkait surat tersebut, mengatakan bahwa ibarat sebuah rumah tanggam jika sudah pisah atau cerai berarti tidak bisa dipertahankan, tak ada kecocokan lagi. 

Surat pengunduran diri partai Gerindra bergabung dengan partai Hanura yang masuk ke DPRD Kabupaten Gorontalo. (Foto: Istimewa)
Surat pengunduran diri partai Gerindra bergabung dengan partai Hanura yang masuk ke DPRD Kabupaten Gorontalo. (Foto: Istimewa)

“Jadi masing-masing sudah tak bisa dimediasi, karena semua masih terkait dengan internal di DPRD. Ini merupakan persoalan yang kembali terulang di tahun sebelumnya. Intinya semua tak sesuai kesepakatan,” tegas Duddy Suganda.

Diakui Duddy Suganda, tahun sebelumnya telah terjadi masalah internal di fraksi ini,  namun masih dimediasi untuk dipersatukan kembali. Kali ini, mungkin sudah susah, sehingga jalan yang diambil adalah memilih untuk keluar dari fraksi. 

“Kesepakatan yang diperoleh pada tahun lalu, justru tidak dijalankan. Sehingga, persoalan yang sama kembali muncul pada tahun ini. Saat ini adalah titik dimana kami sudah harus ambil sikap. Pak Anton Ahmad representasi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Gorontalo. Jika pak Anton Ahmad merasa tak nyaman, maka partai juga tak nyaman. Ini lantas membuat kami di Partai Gerindra berpikir. Ketika orang kami tak nyaman, tentunya menyangkut harkat dan martabat partai. Inilah yang membuat kami harus mengambil sikap,” jelas Duddy Suganda.

Komposisi Fraksi Hanger di DPRD Kabupaten Gorontalo yakni Hanura dua kursi dan Gerindra satu kursi. Jumlah komisi di lembaga tersebut sebanyak tiga komisi, jadi anggota fraksi minimal tiga kursi. Ketika Gerindra meninggalkan Fraksi Hanger, otomatis fraksi ini bubar. 

Lalu ke mana arah Partai Gerindra untuk tergabung dalam suatu fraksi? Duddy Suganda mengaku jika sementara melakukan komunikasi dengan beberapa fraksi di DPRD. Dirinya berjanji akan memberi kejutan dan berharap ketika dibacakan surat di paripurna, Partai Gerindra sudah punya fraksi baru. 

Saat ini, isu santer dibicarakan jika Partai Gerindra tengah membangunn komunikasi dengan PDI Perjuangan dan PAN. Kedua Parpol ini, masing-masing memiliki empat kursi di parlemen. 

Terkait sikap Partai Gerindra Kabupaten Gorontalo, Ketua DPC Partai Hanura, Jayadi Ibrahim mengaku belum menerima informasi secara penuh. Tetapi informasi surat pengunduran diri fraksi sudah masuk, namun belum dilihatnya. 

“Saya belum lihat isi dan maksud tujuannya dari surat tersebut. Kalau dengar informasi, iya,” tegas Jayadi Idrahim. 

Lanjut dikatakan Jayadi Ibrahim mengaku jika dirinya sudah bertemu dengan Duddy Suganda. Sikap yang telah diambil itu, sudah sesuai rapat Pinhar Partai Gerindra, dan tidak ada gunanya lagi melakukan mediasi. 

“Sehingga saya katakan, itu adalah hak Partai Gerindra dan saya pun melakukan mediasi tetapi kejadian sudah berulang.Tahun kemarin bisa diredam dan utuh kembali, tetapi karena ini sudah masuk suratnya jadi, kita tunggu saja mekanisme dan menunggu pimpinan DPRD mengundang ketua partai,” jelas Jayadi Ibrahim.

Masih pada kesempatan yang sama, Jayadi Ibrahim mengaku masih akan melihat mekanisme yang ada. Alasannya, DPRD punya mekanisme, punya tata tertib termasuk PP Nomor 12 /2018. Jika dimungkinkan karena aturan atau sebaliknya tidak memungkikan karena tidak bisa dilaksanakan, sehingga semua harus kembali ke aturan yang sudah dibuat. 

“Apalagi anggota DPRD yang buat tata tertib berdasarkan PP nomor 12 /2018 dan semua harus patuh pada aturan tersebut. Kalau kemudian dilakukan dan itu bertentangan dengan aturan berarti anggota DPRD semua harus tunduk di aturan tersebut. (***)

 

Penulis: Deice Pomalingo

(Visited 62 times, 1 visits today)

Komentar