Selasa, 7 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Gorontalo Tak Punya Perda yang Mengatur Soal Lahan Perkuburan

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo , pada Selasa, 30 Mei 2017 | 13:50 WITA Tag: , ,
  


GORONTALO, hargo.co.id – Penyediaan lahan untuk pemakaman umum adalah hal wajib yang mesti dipenuhi pemerintah daerah.

Utamanya pemerintah kabupaten/kota. Hanya saja kewajiban tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana diketahui, penyediaan tempat pemakaman umum (TPU) oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

Dalam PP tersebut ditegaskan, TPU disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat II atau pemerintah desa.

Sejauh ini di kabupaten/kota se-Gorontalo, pemakaman jenazah pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Memang di beberapa lokasi sudah tersedia tempat pemakaman.

Hanya saja tempat pemakaman tersebut bersifat khusus. Yaitu pemakaman keluarga ataupun pemakaman tertentu. Seperti tempat pemakaman etnis tianghoa di Kelurahan Donggala, Kecamatan Kota Selatan. Ataupun Tempat Makam Pahlawan (TMP) yang berada di Desa Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Gorontalo Novie Silangen mengemukakan, saat ini Pemkot Gorontalo sedang melaksanakan penataan lokasi pemakaman di Kota Gorontalo. Yaitu melalui program pembangunan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

BACA  Rusli Habibie: Kearifan Lokal Gorontalo Bisa Cegah Covid-19

“Sudah ada beberapa calon lokasi yang disiapkan. Salah satunya bertempat di Kecamatan Sipatana,” ungkap Novie Silangen.

Menurut Novie, pembangunan lokasi TPU membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Meski begitu, Pemkot Gorontalo tetap akan mengalokasikannya.

“Pemerintah tengah menyiapkannya,” ujar Novie.

Lebih lanjut, menurut Novie Silangen, program penataan pekuburan menjadi bagian dari program penataan lingkungan yang ada di Kota Gorontalo.

“Tentu ini butuh sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Gorontalo juga akan menggaet dan bekerjasama dengan tokoh agama dan tokoh adat di Kota Gorontalo untuk sosialisasi,” ujar Novie.

Terpisah, di Kabupaten Pohuwato telahmemiliki satu TPU di Kecamatan Marisa. Hanya pemanfaatannya belum maksimal. Hal itu dikarenakan masih banyak warga yang memutuskan memanfaatkan pekarangan untuk tempat pemakaman keluarga.

“Sudah lama TPU itu ada. Namun untuk pemanfaatannya belum terlalu maksimal,” ungkap Kabag Kesra Pemda Pohuwato Daiman Ali.

Selain ketersediaan lahan TPU, dukungan peraturan daerah (perda) juga dibutuhkan. Khususnya perda yang mengatur mengenai ketentuan pemakaman jenazah di TPU dan bukan di pekarangan rumah.

BACA  Program Penyelarasan Kurikulum Diluncurkan, Wagub Apresiasi Dikbudpora

Aleg Dekab Gorontalo Asni Menu mengemukakan, sejauh ini belum pernah dibahas Perda yang mengatur mengenai kewajiban pemakaman di TPU.

“Secara pribadi saya mendukung untuk pembuatan Perda Pemakaman umum,” ungkap Asni.
Legislator dua periode itu mengatakan, dengan adanya perda soal pemakaman umum pastinya pemakaman akan tertata dengan baik.

Hal senada juga diungkapkan Aleg Dekab Gorontalo Syam T Ase. Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berpendapat perlu adanya perda yang mengatur pemakaman. Kendati belum mendesak saat ini, pada beberapa tahun kedepan aturan tersebut sangat dibutuhkan. Sebab, pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan memiliki korelasi dengan kebutuhan/ketersediaan lahan.

[Baca: Mengintip Fenomena Kuburan di Pekarangan Rumah: Hidup Mati Tetap Bersama]

“Ini karena sejak awal tak diatur, sehingga warga menguburkan keluarganya di samping bahkan belakang rumah, tetapi kedepannya saat yang tersisa tinggal anak cucunya dan saat harga tanah naik yang jadi korban adalah pemakaman leluhur tersebut,” jelas Syam.

BACA  Ditunjuk GTPP Covid-19 Pusat, Gubernur Jadi Narasumber di Talk Show Via Daring

Karena itu Syam menambahkan, pemerintah harus berperan dalam pengaturan pemakaman di TPU.

“Pemerintah harusnya menyiapkan lahan sejak awal dan diatur dalam perda, bahkan DPR pun siap untuk mengagendakan perda pemakaman untuk dimasukkan dalam prolegda,” tandas Syam.

Di sisi lain, Aleg Dekab Pohuwato Iwan S. Adam menyatakan, di kota-kota besar keberadaan TPU sangat dibutuhkan. Hal itu dikarenakan ketersediaan lahan.

“Untuk Gorontalo khususnya Pohuwato, pekuburan bisa dilakukan di halaman rumah, karena masih banyak tersedia halaman yang kosong,” ungkapnya.

Ia menambahkan, masyarakat yang menguburkan keluarga mereka di halaman rumah sebenarnya hanya ingin mempermudah untuk melakukan ziarah serta menjaga kuburan tersebut.

“Yang terpenting kuburan itu dirawat dan terjaga. Itulah mengapa masyarakat lebih memilih menguburkan di halaman rumah dan hal tersebut sulit untuk dilarang,” ujar Iwan Adam.

Meski begitu, kedepannya Iwan Adam menegaskan bila perlu dilakukan pengaturan. “Sebab, Pohuwato terus berkembang khususnya dalam pembangunan infrastruktur,” pungkasnya.(gip/wie/kif/hargo)


Komentar