Selasa, 18 Januari 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Gubernur Gorontalo Ingatkan Soal Mutu Pekerjaan 

Oleh Admin Hargo , dalam Gorontalo , pada Rabu, 1 Desember 2021 | 05:05 AM Tag: ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menghadiri dan membuka kegiatan Vendor Briefing Pelaku Pengadaan yang berlangsung di GPCC, Kota Gorontalo, Selasa (30/11/2021). (Foto: Zulkifli Polimengo/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengungkapkan bahwa menurutnya kebijakan tender harga termurah pada proses tender pengadaan barang dan jasa perlu dipikirkan ulang untuk menghindari kualitas pekerjaan asal – asalan. 

Hal tersebut diungkapkan Rusli Habibie secara blak blakan di depan para pelaku usaha pengadaan barang dan jasa karena ia mencemaskan soal “harga mudung”. 

“Yang dinamakan tender itu mencari harga wajar bukan harga terendah. Sekarang yang mengatakan harga ini wajar siapa apakah Pokja, Kepala Biro ULP atau APH?. Yang menjadi ketakutan mereka ini, masih proses tender, laporan sudah ke mana – mana,”buka Rusli Habibie saat Vendor Briefing Pelaku Pengadaan yang berlangsung di Grand Palace Convention Center (GPCC), Kota Gorontalo, Selasa (30/11/2021). 

Rusli Habibie menilai, banyak pekerjaan dengan tawaran terendah justru berakhir dengan putus kontrak, dimana pengusaha nekat menawar dengan harga termurah padahal biaya material dan kalkulasi teknis tidak realistis bisa dikerjakan. 

Terlebih pada tahun 2022 transfer ke Gorontalo tinggal Rp3,8 triliun, berbeda dengan tahun lalu yang mencapai Rp4,17 triliun. Rusli Habibie menekankan bahwa anggaran itu harus digunakan sebaik baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. 

“Terakhir perusahaan yang sudah cacat di provinsi dan kabupaten kota dilihat baik – baik. Kamu cek harga satuannya. Contoh semen Rp65.000 per sak, dia tawar Rp50.000 dan lain – lain. Kita mau kualitasnya atau harga murah? Sudah tau – tau harganya sekian, ditawar di bawah. Orang gila pun ngitung pake kalkulator canggih pasti enggak masuk akal,”tekan Rusli Habibie. 

Gubernur Gorontalo dua periode itu juga mengingatkan kepada Pokja Pengadaan Barang dan Jasa untuk tidak takut dengan pengusaha yang mengancam karena kalah tender. Jika semua sesuai prosedur maka laporan tersebut harus diabaikan. 

Ia meminta setiap proses tender didampingi dan diawasi oleh aparat hukum dari Polda, Kejaksaan dan BPKP. Setiap tahapan dari perencanaan sampai penetapan pemenang dibuatkan surat agar tidak salah melangkah. 

“Ketika ini dilaporkan oleh orang – orang yang merasa dirugikan, Pak Kapolda, Pak Kajati, BPKP sudah tau. Dasarnya hanya kecemburuan dan fitnah memfitnah,”sambung Gubernur Gorontalo. 

Data dari Biro Pengadaan yang disampaikan oleh kepala Biro Pengadaan Sultan Kalupe, menyebut Anggaran PBJ pada 2021 sebesar Rp1,2 triliun yang terdiri dari 6474 paket, dimana 170 paket diantaranya melalui proses tender. 

Sebanyak 16 persen atau 27 paket ditawar di bawah 80 persen Harga Perkiraan Sementara (HPS). Akibat ‘harga mudung’ tersebut ada 10 dari 27 paket yang rawan keterlambatan pekerjaan hingga akhir tahun. (***) 

 

Penulis: Zulkifli Polimengo

(Visited 13 times, 1 visits today)

Komentar