Rabu, 16 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Gubernur Gorontalo Minta Dinas PUPR dan Biro Pengadaan Segera Lelang Pekerjaan

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Selasa, 26 Januari 2021 | 23:05 WITA Tag: , ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (tengah) saat memberikan arahan kepada para pejabat Dinas PUPR dan Biro Pengadaan di Aula Rujab, Selasa (26/01/2021). (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Biro Pengadaan untuk segera melelang pekerjaan yang ada di instansi masing-masing.

Hal tersebut disampaikan oleh orang nomor satu di Provinsi Gorontalo saat memberikan pembinaan kepada para pejabat di lingkungan Dinas PUPR dan Biro Pengadaan, yang berlangsung di Aula Rujab Gubernur, Selasa (26/01/2021).

“Biasanya Januari hingga Maret ekonomi kita lesu. Banyak pekerjaan yang belum jalan. Makanya segera dipercepat proses lelang kalau dokumennya sudah lengkap,” ucap Rusli.

BACA  Rusli Habibie: Jangan Hanya Mengejar Target Fisik dan Keuangan

Percepatan proses lelang, lanjut kata Rusli, merupakan instruksi Presiden Jokowi pada penyerahan DIPA ke daerah. Pasalnya, Hingga akhir tahun 2020 masih ada Rp200 triliun anggaran se Indonesia yang tidak habis dibelanjakan.

“Berikutnya saya mohon dengan sangat, kalian harus tulus ikhlas. Jangan pernah takut jika ada yang bawa bawa nama saya, pak wagub, pak Kapolda, Pak Kajati. Enggak ada itu. Pak Kapolda dan Pak Kajati tidak tau dan tidak pernah mau tau soal itu,” tegasnya.

BACA  Gubernur Gorontalo Dampingi Ketua BPK RI Berkunjung ke Tempat Wisata Hiu Paus

Berdasarkan laporan Kepala Biro Pengadaan, hingga tanggal 25 Januari 2021 sudah ada 11 paket pekerjaan dengan nilai Rp7,5 miliar sudah tayang lelang di LPSE. Dua diantaranya merupakan kegiatan fisik di Dinas Perhubungan.

BACA  Bina Mental Spiritual Anggotanya, BKOW Gorontalo Gelar Seminar Finding Inner Peace

“Selain itu Pak Gub, sudah ada 11 paket pekerjaan yang sedang di review oleh tim Pokja,” beber Sultan.

Mantan Kabid Tata Ruang ini menyebut masih ada beberapa kendala teknis dalam proses percepatan pelelangan pekerjaan. Diantaranya SK Kuasa Penggunaan Anggaran yang belum ada mengingat bergantinya pejabat beberapa Minggu terakhir. Ada juga masalah sertifikasi dan kompetensi KPA.(zul/adv/hargo)


Komentar