Selasa, 27 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Gubernur Setujui Menaikkan Insentif Fungsional PBJ

Oleh Rendi Wardani Fathan , dalam Advertorial Gorontalo , pada Rabu, 14 Oktober 2020 | 21:05 WITA Tag: , ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie (Tengah) saat mengikuti rakor Korsupgah KPK melalui video conference, Rabu (13/10/2020). (Foto : Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Insentif fungsional Pengadaan Barang dan Jasa akan naik menjadi Rp. 10 Juta perbulan. Ini setelah permintaan Koordinator supervisi dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Korsupgah KPK), Maruli Tua untuk menaikkan insentif para fungsional PJB disetujui Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

Permintaan Maruli Tua itu disampaikannya saat Korsupgah KPK melalui video conference, Rabu (13/10/2020).

“Sekarang sarannya Pak Maruli berapa?” tantang Gubernur Rusli. “Nah itu pak, minimal insentifnya Rp10 juta. Minimal ya pak,” jawab Maruli. “Setuju, Rp10 juta,” tegas Rusli sambil mengetuk meja dengan pulpen yang ia pegang.

BACA  Covid-19 Belum Berakhir, Warga Diimbau Taat Protokol Kesehatan

Pada rapat itu, selain meminta meningkatkan insentif bagi PJB fungsional, Koordinator Korsupgah KPK Maruli Tua merekomendasikan dua hal bagi Pemprov Gorontalo untuk meningkatkan efektivitas pengadaan barang dan jasa. Pertama memastikan komitmen untuk pelaksanaan PBJ yang baik dan benar dan memperbanyak fungsional PBJ.

“Tadi kalau dibilang 25 orang (kebutuhan jabatan fungsional PBJ) relatif enggak banyak ya. Harus diperbanyak pelatihan dan sertifikasi PBJ. Apalagi pasti yang punya sertifikasi ada yang jadi kepala seksi, kepala bidang atau kepala OPD,” ucap Maruli.

BACA  Pembahasan Ranperda Limbah Domestik, Dipacu

Korsupgah KPK menilai jumlah fungsional PBJ yang hanya lima orang tidak cukup untuk mengerjakan ribuan paket pengadaan barang dan jasa. Terlebih, setiap paket pekerjaan harus dilakukan review bukan hanya untuk paket tender tetapi juga paket penunjukan langsung maupun swakelola.

Di tempat yang sama, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengemukakan tantangan bagi pejabat fungsional PBJ. Banyak aparaturnya yang sengaja tidak ingin lulus sertifikasi PBJ mengingat risiko yang dihadapi setelahnya.

“Jujur saya katakan pak, mereka sengaja enggak mau lulus. Bahkan ada pejabat saya yang mengajukan pengunduran diri tertulis karena takut. Saya tanya kenapa, saya enggak mau lagi pak. Belum apa apa sudah dipanggil APH,” ungkap Rusli.

BACA  1.000 Warga Tilong Kabila Terima Bantuan Pemprov

Tindaklanjut dari pemberian insentif ini akan dibahas internal di tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Mengingat kelompok kerja (Pokja) PBJ tidak saja diisi oleh pejabat fungsional tetapi juga pejabat struktural. Anggota Pokja PBJ sejauh ini sudah diberi insentif Rp3 juta di luar gaji dan TKD sesuai jabatannya.(adv/rwf/hg)


Komentar