Gunakan Konsep Hulu-Hilir, Hasil Tangkap Meningkat

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menyapa nelayan di Kabupaten Boalemo yang menerima program rektrukturisasi armada tangkap, dengan hasil tangkap yang berlimpah. (Foto Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Gubernur Rusli Habibie resah. Banyak nelayan yang mengeluh tak bisa melaut lantaran kapal tak punya izin. Pengurusanya pun ribet, harus ke Jakarta. Keluhan itu disampaikan langsung Rusli kepada Presiden Jokowi saat rapat bersama Presiden, februari tahun lalu.

Di hadapan Presiden Jokowi, Gubernur Rusli meminta perizinan kapal diatas 30 Grosstonage (GT) dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi, sehingga nelayan tak perlu ke Jakarta, atau paling tidak, birokrasinya dipersingkat, sehingga tidak membuat nelayan kesulitan mengurus izin. Sebab, jika

nelayan ‘nekat’ melaut, sanksinya ditangkap petugas lantaran dianggap melakukan illegal fishing, jika tidak melaut, pasti nganggur, peralatan kapal juga akan rusak tanpa dipakai.

“Saya menyampaikan beberapa program di Gorontalo, pertama? kita sudah empat tahun ini dapat bantuan kapal ikan dari Bu Susi (Menteri KKP) cukup banyak, tapi ada hambatan dialami nelayan, izin kala yang di atas 30 GT itu berbulan-bulan,” ucap Rusli Habibie, saat itu.

Padahal jika itu diberikan ke pemerintah provinsi, Rusli memastikan pengurusan izin paling lama sepekan. Saat ini, pemerintah daerah hanya boleh mengeluarkan izin kapal berukuran di bawah 30 GT dan prosesnya hanya lima hari kerja, serta tidak dikenakan biaya sama sekali.

Program perikanan diera Gubernur Rusli Habibie dan Wagub Idris Rahim, menerapkan program ekonomi perikanan dari hulu ke hilir, sehingga tak saja hasil tangkapan dan progres pemasaran ikan yang diurus, tapi izin hingga pengadaan kapal dan mesin nelayan juga menjadi prioritas.

Selain itu, edukasi terhadap nelayan juga terus dilakukan. Pengelolaan ekonomi perikanan dari hulu ke hilir yaitu melakukan pengelolaan sektor Kelautan dan perikanan, dimulai dari penguatan dan pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan pelaku usaha perikanan, sampai pemenuhan kebutuhan pemasaran hasil perikanan.

Dengan konsep ini, mendapat respon dari para pelaku perikanan, terutama para nelayan yang selama ini masih tergolong miskin, mereka merasakan langsung program kelautan dan perikanan. Memang, sejak tahun 2012–sekarang, program ditunjang dengan kebijakan penganggaran Money Velow prgram, dimana kebijakan penganggaran untuk kegiatan sektor kelautan dan perikanan yaitu 70 persen, untuk menunjang kegiatan publik/pelaku usaha perikanan, dan 30 persen untuk menunjang kegiatan operasional.

-