Rabu, 25 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Guru PPPK Gorontalo Utara Segera Ditetapkan

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Gorontalo Utara , pada Kamis, 21 April 2022 | 00:05 Tag: ,
  Kepala Dinas Pendidikan Gorontalo Utara, Irwan A. Usman

Hargo.co.id, GORONTALO – Kepala Dinas Pendidikan, Gorontalo Utara (Gorut), Irwan A. Usman menegaskan bahwa penetapan Guru PPPK segera dilakukan. Mengingat saat ini sudah keluar pengumuman kelulusan siapa saja yang yang berhasil.

“Pertama terkait dengan penetapan SK PPPK yang dikaitkan dengan keberadaan pejabat yang menandatangani. Dalam hal ini adalah prosedur-prosedur tertentu yang harus dijalani dari versi aturan hukum terkait dengan pejabat Bupati yang akan menandatangani SK,” ungkapnya.

Tapi pada prinsipnya kata Irwan terkait dengan penandatanganan SK PPPK tidak ada persoalan terkait siapa yang menandatangani, sepanjang itu ditandatangani oleh Bupati kalau secara hukum oke, sudah selesai, artinya itu tidak ada persoalan.

Kemudian dari sisi penetapan kapan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) itu dikoordinasikan dengan berbagai macam pandangan-pandangan hukum, baik paradigma dalam aspek hukum maupun paradigma realitas, bagaimana yang bersangkutan sebelum nya berada di sekolah swasta yang tidak pernah mengajar di sekolah yang ditawarkan formasinya dan dia lulus akan diberi SK. 

“Itulah yang tadi sudah ada beberapa keputusan tertentu terkait dengan hasil rapat koordinasi tadi. Yang dapat disimpulkan terkait dengan formasi P3K tahun 2021 yang masuk pada penetapan di 2022 dari sisi prosedur penandatanganan SK dari sisi penetapan waktu TMT itu tidak ada masalah. Hanya kita menunggu persetujuan izin pejabat bupati agar dapat menandatangani SK,” tegasnya.

Terkait persoalan anggaran Irwan berharap semoga tidak akan ada persoalan, kalau nanti terjadi kekurangan itu bersifat rasional, itu bukan merupakan sebuah persoalan. 

“Persoalan hari ini adalah kapan dikaitkan dengan realitas, bagaimana jangan sampai ketika kita terlanjur menetapkan secara surut maka itu yang mengalami konsekuensi hukum,” kata Irwan.

Memang kalau dilihat dari Undang-undang ada beberapa pertimbangan seperti UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertek, penetapan dari BKN, terkait dengan kajian-kajian, terkait dengan keberadaan secara realitas, bersangkutan bertugas di tempat atau sekolah mana, maka ini menjadi pertimbangan. Sehingga target kita tinggal menunggu izin dari pejabat bupati kalau sudah ada izin beliau siap menandatangani, tapi kalau prosedur itu tidak ada masalah hanya masalah waktu. 

“Sesuai hasil yang kita sepakati ini dari sisi perspektif hukum, teoritis, dan realitas SK akan ditandatangani pada bulan April. Untuk kesiapan anggaran segala macam itu sudah adalah urusan yang telah diantisipasi oleh TAPD, karena pemerintah daerah akan melaksanakan amanat undang-undang terkait dengan pembiayaan PPPK,” jelasnya.

Untuk jumlah PPPK yang telah dinyatakan lulus itu sebanyak 260, terbagi lagi dengan 251 aktif dan 9 non aktif. Untuk non aktif bukan berarti menyalahi prosedur tetapi non aktif adalah terkait masuknya yang bersangkutan dari sekolah swasta maupun masuk formasi pada K1 atau K2 sehingga memang mereka belum bisa di aktifkan. 

“Tapi yang pasti TMT mereka mulai pada 6 Januari, yang jadi pertimbangan itu adalah 251 tadi, tapi akumulasi 260 orang itu adalah PPPK yang resmi ditetapkan untuk ditandatangani bupati pada April ini,” tandasnya. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 32 times, 1 visits today)

Komentar