Habiskan Rp 147 M, Jokowi Royal Beli Mobnas

Grafis

Hargo.co.id, JAKARTA – Di tengah terus melonjaknya hutang karena uang negara yang terbatas membiayai pembangunan, pemerintah justru mengambil langkah kontraproduktif. Membelanjakan uang negara dengan nilai fantastis hanya untuk membeli mobil dinas (Mobnas) para pejabat.

Sebanyak Rp 147 miliar dana APBN 2019 harus digunakan untuk membiayai pengadaan mobil dinas 101 pejabat. Yaitu para menteri, pejabat setingkat menteri dan pimpinan lembaga negara. Ini belum termasuk pengadaan mobil dinas baru untuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.

Dilansir dari CNNIndonesia.com, pengadaan ini dilakukan oleh Kementerian Sekretarat Negara. Pengumuman pengadaan mobil dinas tersebut disampaikan dalam Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan pada 19 Maret lalu.

Total nilai pengadaan mobil tersebut mencapai Rp152.5 miliar. Anggaran pengadaan bersumber dari APBN 2019. Namun belum jelas, nilai pengadaan tersebut digelontorkan untuk pembelian berapa unit mobil.

Yang pasti, tender pengadaan sudah selesai. Tender dimenangkan oleh PT. Astra International. Astra menang dengan penawaran senilai Rp 147,229 miliar.

Mereka mengalahkan dua perusahaan lain yang juga lolos ke tahap evaluasi yaitu PT New Ratna Motor yang mengajukan penawaran Rp147,312 miliar dan PT Hadji Kalla dengan penawaran Rp147,575 miliar.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang dikonfirmasi CNNIndonesia.com lewat sambungan telpon dan pesan singkat atas pengadaan mobil menteri tersebut, sampai dengan berita ini diturunkan belum memberikan respoins.

Head of Investor Relation Astra International Tira Ardianti belum bisa bicara banyak soal kelanjutan pengadaan mobil baru untuk para menteri. Ia hanya menyampaikan bahwa ‘pemegang kendali’ proyek ini bakal diserahkan kepada anak perusahaan, yaitu Toyota-Astra Motor (TAM).

“Ya nanti di grup Toyota, silahkan cek ke mereka,” ucap Tira.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengungkap ada dua merek yang bakal digunakan sebagai mobil dinas presiden, wakil presiden, dan segenap jajaran menteri untuk digunakan pada periode 2019-2024. Kedua merek itu adalah Mercedes-Benz dan Toyota.

Kemensetneg mengungkap telah memutuskan Mercedes-Benz Indonesia dan Astra International sebagai penyedia mobil. Keduanya merupakan pemenang tender pengadaan yang digelar melalui Sistem Tender Umum.

Asisten Deputi Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto menjelaskan penawaran kedua pihak cocok dengan pengadaan lelang.

Mercedes-Benz Indonesia disebutkan menyediakan dua unit S 600 Guard. Model ini merupakan versi khusus sedan paling mewah Mercedes-Benz yang sudah dilengkapi serangkai fitur keamanan.  S 600 Guard terbaru ini bakal digunakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Astra International yang memenangi tender mobil menteri akan menyediakan mobil hybrid. Mobil yang diberikan adalah Crown 2.5 HV G-Executive sejumlah 101 unit.

Mobil Toyota akan melayani pejabat tinggi pemerintahan, mulai dari menteri anggota kabinet kerja, pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga negara, serta mantan presiden dan mantan wakil presiden.

Eddy menyampaikan alokasi anggaran pengadaan kendaraan ini sudah sesuai dengan DIPA 2019 Kemensetneg dan melalui pembahasan serta persetujuan dari DPR.

“Selain itu ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019,” kata Eddy lewat keterangan tertulisnya, Jumat (23/8).

Ia juga mengatakan dalam proses pengadaan ini pemerintah telah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Menurut Eddy pemerintah dalam pengadaan ini merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK 06/ 2015 Tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritik pengadaan mobil dinas baru untuk menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo yang anggarannya mencapai Rp 147 miliar. Menurutnya, mobil dinas yang digunakan saat ini masih layak.

“Pada hakikatnya mobil-mobil yang (ada) saya yakin masih memadai untuk digunakan sebagai mobil dinas untuk menteri maupun pejabat negara yang lain. Sementara anggaran yang ada (bisa) digunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan memajukan rakyat Indonesia,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/08/2019).

Dia pun menilai, anggaran itu seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan menyejahterakan dan memajukan masyarakat Indonesia. Misalnya bisa digunakan untuk beasiswa bagi anak-anak atau membantu sekolah-sekolah yang hancur akibat bencana alam di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu.

Menurutnya, uang tersebut lebih diperlukan oleh masyarakat dibandingkan untuk membeli mobil dinas baru menteri. Terlebih janji memberikan bantuan untuk anak-anak dan sekolah di lokasi terdampak bencana belum direalisasikan Presiden Joko Widodo hingga saat ini.

“Itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai untuk digunakan,” katanya.

Politikus PKS itu pun menegaskan, apabila pemerintah jujur ingin memajukan sumber daya manusia (SDM) dan melahirkan bibit-bibit yang unggul, maka seharusnya uang Rp147 miliar itu dipilih untuk dialokasikan untuk pendidikan.

“Anggaran untuk membeli mobil dinas yang baru itu menurut saya dipakai saja untuk membangun sekolah-sekolah dan atau memberikan beasiswa di tempat-tempat yang kemarin terdampak gempa sangat dahsyat,” katanya. (net/hg)

-