Kamis, 30 Juni 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Hak Lima Juta Pemilih Terancam

Oleh Berita Hargo , dalam Kabar Nusantara , pada Rabu, 7 September 2016 | 14:43 Tag: ,
  

Hargo.co.id JAKARTA –  Hak jutaan orang yang terdaftar sebagai pemilih di Pilkada 2017 berada di ujung tanduk. Hal itu menyusul kesepakatan DPR, Kementerian Dalam Negeri dan KPU dalam RDP Senin (6/9) untuk menggunakan E-KTP sebagai dasar pemutakhiran data pemilih.

Padahal, dari 41 juta daftar pemilih di 101 daerah, lima juta di antaranya belum melakukan perekaman. Nah, sebagai alternatifnya, nantinya warga yang tidak memiliki E-KTP tetap diberi hak suara dengan menunjukkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten. Problemnya itu pemilih menuju ke kantor kabupaten jauh.

Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, kesepakatan tersebut tidak diambil tanpa pertimbangan matang. Bahkan pihaknya sudah mengetahui, jika ada lima juta dari 41 juta pemilih yang belum melakukan perekaman.

Oleh karenanya, dalam RDP senin lalu pihaknya sudah mengkonfirmasi langsung kepada kemendagri terkait kesiapannya. “Kami sudah tanyakan dan Kemendagri optimis bisa menyelesaikan. Tidak masalah,” ujarnya kepada Jawa Pos.

Politisi PDIP itu menambahkan, sudah selayaknya semua kebijakan dibangun dengan sikap optimisme. Meski demikian, Arteria memastikan jika pihaknya juga sudah menyiapkan langkah antisipasi bila Kemendagri meleset memenuhi target perekaman. Salah satunya dengan menggunakan surat keterangan dari disdukcapil.

Dengan begitu, dia yakin, kemajuan dalam sistem kepemiluan di Indonesia bisa terlaksana. Sementara di sisi lain, hak warga tetap terlindungi. “Kita haramkan apabila ada pemilih yang sejatinya berhak karena tidak punya E-KTP akhirnya tidak dapat memilih,” kata pria yang mengganti Djarot Syaifullah Yusuf sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW).

Pernyataan sedikit berbeda disampaikan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah. Dia mengatakan, penggunaan E-KTP hanya dilakukan bagi warga yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap.
“Yang tidak terdaftar, di hari H pemungutan harus menunjukkan E-KTP,” terangnya saat dikonfirmasi.

Sementara dalam hal proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih, Zudan menyebut prasyarat E-KTP tidak mutlak. Sebab, coklit bisa dilakukan dengan berbagai cara.

Meski begitu, Zudan mendorong masyarakat untuk segera melakukan perekaman E-KTP. Sebab, bukan hanya untuk kepentingan kepemiluan, melainkan juga untuk menjamin hak dan akses kebutuhan publik lainnya. Mengingat, KTP lama sudah tidak lagi berlaku penggunaannya per oktober 2017 nanti.(san/JPG/hargo)

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar