Kamis, 30 Juli 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Hamzah Sidik Tegaskan, Agar Tak Jalankan Pemerintahan Secara Lisan

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Advertorial Kab. Gorontalo Utara Legislatif , pada Sabtu, 6 Juni 2020 | 17:05 WITA Tag: ,
  Wakil Ketua DPRD Gorut, Hamzah Sidik


Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Hamzah Sidik mempertanyakan dasar hukum terhadap Gugus Tugas atau petugas untuk melarang orang keluar masuk Gorut. Untuk itu, dirinya menegaskan agar jangan menjalankan pemerintahan secara lisan, lebih baik puluhan aturan namun secara tertulis.

Hal tersebut berkembang saat rapat gabungan komisi dan juga lanjutan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (05/06/2020). Ini juga menanggapi berbagai penjelasan yang disampaikan oleh pihak eksekutif terkait dengan kebijakan aturan yang dikeluarkan saat menjalankan tugas di Posko Gugus Tugas perbatasan kabupaten/kota.

BACA  Tekan Penyebaran Covid-19, Ini yang Dilakukan Pemkab Gorontalo

“Dasar hukumnya apa, sampai menahan orang untuk tidak bisa masuk ke Gorut maupun yang akan keluar dari Gorut?,” kata Hamzah Sidik.

Atas pertanyaan tersebut, kemudian dijelaskan oleh pihak Dinas Perhubungan bahwa terkait dengan identitas tersebut, mereka punya dasar yakni edaran Gugus Tugas Nasional, Nomor 5 /2020 tentang setiap yang melintas wajib hukumnya memperlihatkan identitas, KTP.

BACA  Warga Bone Bolango Terima Sertifikat Tanah Secara Gratis

“Hal tersebut juga sebagai upaya pencegahan pelintas zona merah untuk masuk atau melintas di Gorut itu tidak diperbolehkan. Ini dilakukan dalam rangka menjaga kondisi Gorut tetap aman,” jelasnya.

Asisten I Pemda Gorut, Suleman Lakoro menambahkan, bahwa ada kebijakan daerah yang hanya berlaku untuk 1 hari saja yakni pada saat pelaksanaan Hari Raya Ketupat. Ini juga merupakan keputusan bersama bahwa tidak ada perayaan ketupat.

“Dan bupati kemudian menindak lanjuti dengan membatasi keluar masuk orang dan juga berdasarkan dengan perpanjangan PSBB tahap III,” ujarnya.

BACA  Seriusi Temuan BPK, DPRD Gorontalo Utara Bentuk Pansus

Terhadap penjelasan tersebut, Hamzah Sidik menegaskan bahwa jika memang ada dasar hukumnya tidak mengapa. Namun yang pasti dasar hukum tersebut harus disampaikan kepada masyarakat biar jelas.

“Sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya dan ke depan terhadap apapun keputusan daerah. Diharapkan untuk dapat dibuatkan secara tertulis dan disosialisasikan. Bukan secara lisan,” kuncinya. (abk/adv/hg)


Komentar