Saturday, 25 September 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Hasil Hak Angket, Pelanggaran Hukum Lanjut ke APH

Oleh Admin Hargo , dalam Legislatif , pada Monday, 23 August 2021 | 00:05 AM Tags: ,
  Kompak hingga akhir, Panitia Hak Angket bersama Tim Pakar dan pihak Sekretariat Dewan.

Hargo.co.id, GORONTALO – Terkait rekomendasi hasil kerja Panitia Hak Angket DPRD Gorontalo Utara (Gorut), kelak akan terbagi dua. Yakni, bermuara ke Kemendagri, dan yang satunya ke Aparat penegak Hukum (APH). 

Ketika itu terdapat pelanggaran regulasi terkait dengan tata kelola pemerintahan, maka akan ke Kemendagri. Hanya saja, untuk saat ini belum boleh diantar karena dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Sementara untuk dugaan pelanggaran hukum, maka akan segera diserahkan ke APH. 

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik yang mana menurutnya dalam proses lanjutan ke APH terkait dengan dugaan pelanggaran hukum tetap jalan. 

“Kalau terkait dengan hukum, tetap jalan. Nanti kita akan lihat apakah ke Polres, Polda atau Mabes Polri,” ungkap Hamzah Sidik.

Menurut Hamzah Sidik, kalau untuk dugaan korupsi itu dapat saja DPRD langsung ke Kejaksaan Negeri atau ke Kejaksaan Tinggi. 

“Iya, kami ada dugaannya untuk korupsi di Dana Insentif Daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Hamzah Sidik, jika yang dimaksudkan di DID tersebut korupsi, kemungkinan besar dugaan terjadi gratifikasi, dan itu bagian dari korupsi. 

Menjawab pertanyaan dari salah satu wartawan terkait adanya pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Hak Angket soal DID, menurut Hamzah Sidik, itu sudah menjadi catatan tersendiri bagi pihaknya dan sudah menjadi rekomendasi. 

“Biar nanti di Kepolisian. Di kepolisian instrumennya jelas, ketika ini jadi penyidikan dan dipanggil tidak datang secara patut selama dua kali, maka untuk selanjutnya dapat diupayakan paksa,” tandasnya. (***)

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 49 times, 1 visits today)

Komentar