Sabtu, 12 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Hasil RDP Komisi I, Evaluasi Aparat Desa Perlu Dievaluasi 

Oleh Deice Pomalingo , dalam Legislatif , pada Sabtu, 29 Mei 2021 | 00:05 WITA Tag: , , ,
  Rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi I DPRD kabupaten Gorontalo terkait rencana evaluasi perangkat desa. (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Langkah pemerintah daerah untuk evaluasi perangkat desa sangat direspon dan didukung penuh oleh DPRD. Namun begitu,  mereka meminta pemerintah daerah untuk mengkaji kembali terkait dengan persentase setiap desa. 

Hal ini terungkap dari rapat dengar pendapat, antara Komisi I dengan stakeholder dalam hal ini Asisten I, Dinas Pemdes dan Bagian Hukum, Selasa (25/05/2021). Ketua Komisi l Syarifudin Bano yang memimpin RDP tersebut pertama-tama meminta penjelasan dari pemerintah daerah dalam rangka mengevaluasi perangkat daerah. 

Sesuai penjelasan Asisten l, Asri Tuna, memang harus dilakukan evaluasi bagi perangkat desa, karena memang fakta di lapangan banyak aparat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik padahal aparat desa adalah pelayan bagi masyarakat, karena faktanya memang banyak aparat yang hanya duduk main HP. 

“Sehingga perlu dilakukan evaluasi atas kinerja mereka,” ungkap Astri Tuna. 

Lanjut dikatakan Asri Tuna, dengan begitu mengacu pada Perbup terkait dengan kinerja aparat dan perampingan mengacu pada Perbup dan Permendagri. 

Syarifudin Bano mengatakan, bukan mementahkan Peraturan Bupati, tetapi demi keselamatan bersama termasuk perangkat desa, kalau bisa walaupun Perbup ini sudah jalan tetapi kami berharap. Jika Perbup ini dikaji kembali oleh Pemerintah desa (Pemdes) terkait dengan persentase. 

“Kami tidak bicara tipologi desa tetapi persentase, apabila terjadi perubahan secara signifikan bisa jadi perbup dilakukan penyesuaian dan kami akan tetap rapatkan ini baik secara internal juga dengan pemerintah daerah, sehingga kami menunggu undangan pemerintah daerah  untuk melakukan rapat bersama,” ungkap Syarifudin. 

Lanjut dikatakan Syarifudin,  untuk meminimalisir terjadinya pengurangan aparat desa memang dilakukan harus berdasarkan evaluasi kinerja dari aparat tersebut dan tentunya juga disesuaikan dengan jumlah penduduk dan juga dengan pendapatan APBDES.  

Sementara itu anggota Komisi l,  Jayusdi Rivai mengakui memang dari laporan yang diterima banyak aparat yang hanya bermain HP sementara pelayanan tidak maksimal. 

“Apalagi untuk pendataan bantuan warga biasanya tidak tepat sasaran, padahal itu merupakan tugas dari aparat desa untuk mendatanya, sehingga evaluasi aparat desa perlu dilakukan,” tegas Jayusdi.    

Lanjut dikatakan Jayusdi, komisi juga memikirkan jumlah tipologi dan berharap bisa diturunkan persentasenya, karena tipologi desa sedang, rendah, tinggi adalah 10 ribu paling rendah angka persentasenya adalah 4 ribu dan 4 ribu itulah yang berharap bisa diturunkan lagi. 

“Karena memang untuk Kabupaten Gorontalo sendiri yang mempunyai persentase tipologi 4 ribu hanya ada 4 desa dan berharap bisa diturunkan menjadi 1.500 atau 2 ribu sehingga bisa masuk sejumlah desa. 

Makanya kami meminta ada pengurangan dari 4 ribu dan masih bisa dibicarakan,” tandasnya. (wie/adv/hargo)

BACA  Komisi II Siap Kawal Pembangunan Jalan di Ponelo Kepulauan

Komentar