Jumat, 20 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Hasil RDP Komisi II, Kasus BPNT Naik Tingkat

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Kab. Gorontalo Legislatif , pada Rabu, 15 Juli 2020 | 17:05 Tag: , ,
  Suasana RDP Komisi ll dengan TKSK, pemilik e-warung, pihak perbankan berlangsung alot. (Foto Deice/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO – Kisruh bantuan pangan non tunai (BPNT) di tengah-tengah masyarakat penerima bantuan rapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah ini dinaikkan menjadi panitia khusus (Pansus).

Ketua Komisi ll DPRD Kabupaten Gorontalo (Kabgor) Ali Polapa mengatakan, dalam RDP kali ini terungkap berbagai hal yang selama ini menjadi persoalan yang sangat rumit di BPNT.

Dalam RDP lanjutan terkait BPNT ini, banyak hal yang terungkap baik lewat penyampaian pada teman-teman perwakilan E-warung maupun dari anggota DPRD yang menerima pesan singkat dari KPM.

Persoalan yang paling mendasar terungkap adalah kebijakan oleh BRI. BRI menjadi sasaran karena sebagai pengambil kebijakan untuk penempatan E-warung itu tidak merata diseluruh kabupaten Gorontalo dan hal yang sangat luar bisa terungkap dalam RDP kali ini adalah menyangkut distributor.

Pasalnya ada monopoli satu dua orang distributor, ketika E-warung yang ada di Kabupaten Gorontalo ini tidak menerima beras pengadaan dari distributor, itu ternyata ada penekanan dari BRI oleh petugas-petugas PAB yang ada di lapangan.

“Mereka mengancam sampai menarik edisi yang ada di pemegang E-warung ini. Jadi ini permainan sudah cukup lama terjadi setelah sekian tahun sejak adanya informasi ini ternyata fakta ini terungkap secara real di RDP,’’ ungkap Ali Polapa.

Karena adanya kejanggalan-kejanggalan terkait BPNT ini, kata Ali komisi ll DPRD Kabupaten Gorontalo sepakat untuk dinaikkan ke tingkat pembentukan Panitia Khusus (Pansus), karena dari pembahasan selama dua hari terakhir ini, akan dinaikkan jadi Pansus, sehingga ketika ini naik ke satu tingkat Pansus, maka dilakukan penyelidikan dan semua yang terlibat kita akan panggil lewat Pansus.

“Mungkin pekan depan Pansus ini sudah terbentuk menunggu ketua Syam yang masih ada kunjungan langsung ke kementrian sosial dan setelah beliau pulang itu baru insya allah Pansus ini akan segera terbentuk,” tambahnya.

Politisi PDIP ini juga menambahkan, pada intinya semua fraksi setuju bahwa ini akan dibentuk pansus. Semua fraksi yang ada di DPRD sangat bersemangat sekali untuk menuntaskan persoalan ini, karena ini program nasional yang memang kita berharap bahwa betul-betul rakyat itu menikmati program ini tanpa harus ada intimidasi.

Program ini benar-benar harus berjalan dengn baik, sehingga apa yang menjadi sudah ditegaskan di permensos maupun pedum itu harus benar-benar dilaksanakan sampai ditingkat bawah.

“BRI hari ini sebagai mitra dia tidak harus menginterpensi setiap kebijakan pemerintah daerah seakan-akan tidak dilibatkan,” tegas Ali Polapa.

Lanjut dikatakan Aleg tiga periode ini, dalam penentuan E-warung saja tidak pernah dikomunikasikan dengan pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah ini punya wilayah dan punya masyarakat. Pasalnya KPM itu adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah.

‘’Hari ini DPRD harus benar-benar menseriusi persoalan ini. Dan kita ingin membuka benang kusut yang selama ini supaya benar-benar terbuka ruang. Kita lihat dimana persoalan kebijakan yang selama ini selalu berindikasi menjadi masalah. Jadi kesimpulannya kita akan segera dibentuk Pansus dan di Pansuslah semuanya akan lebih terbuka lagi,’’ pungkas Aleg Dapil Batudaa Cs ini. (adv/wie/hg)

(Visited 5 times, 1 visits today)

Komentar