Kamis, 22 Oktober 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Hasil Sidang Bawaslu, Empat Caleg PKB Boalemo Dicoret 

Oleh Fajriansyach , dalam Bawaslu , pada Jumat, 16 November 2018 | 03:30 WITA Tag: ,
  


Hargo.co.id, GORONTALO – Palu hukum yang ‘dimainkan’ Bawaslu Provinsi Gorontalo, juga sebagai majelis sidang pelanggaran Pemilu tahun 2019, ditegakkan dengan seadil-adilnya. Sidang putusan perkara Nomor Register; 03/TM/PL/ADM/Prov./29.00/X/2018, tentang pemenuhan persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Boalemo, berupa surat keterangan sehat jasmani. Tidak hanya mengakibatkan empat oknum Caleg PKB dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT), namun membuat KPU Kabupaten Boalemo harus menanggung ganjaran dari kekeliruan yang dilakukan yang diduga tak sesuai prosedur.

Empat poin amar putusan yang dibacakan Jaharudin Umar, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, juga Ketua Majelis Sidang. Diantaranya, menyatakan terlapor masing-masing Asra Djibu, S.Pd.I, Budi Utomo, S.Pd., dan Ferdi Bobihu, A.Md. Merupakan sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Tentang tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Amar putusan kedua, memerintahkan KPU Kabupaten Boalemo, untuk melakukan perbaikan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Boalemo. Terkait dengan Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2019.

BACA  Cegah Penyebaran Covid-19, Blusukan Harus Sepengetahuan Petugas

Khususnya yang didaftarkan oleh PKB Kabupaten Boalemo, Daerah Pemilihan Boalemo I (Mananggu-Botumoito-Tilamuta). Sepanjang menyangkut masih tercantumnya nama Abd. Gawi Djafar, Rustam Bokings, Djumlian B. Onto, dan Suharni Djabani. Karena tidak memenuhi syarat, sebagai Caleg DPRD Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Amar putusan ke tiga, memerintahkan kepada KPU Provinsi Gorontalo, untuk memberikan peringatan tertulis. Kepada Asra Djibu, S.Pd.I, Budi Utomo, S.Pd., dan Ferdi Bobihu, A.Md. Karena telah keliru dalam menetapkan Abd. Gawi Djafar, Rustam Bokings, Djumlian B. Onto dan Suharni Djabani, dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari PKB Kabupaten Boalemo.

Yang tidak memenuhi syarat, sebagai Caleg DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Terakhir amar putusannya, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Boalemo, untuk menjalankan putusan ini paling lama tiga hari kerja, sejak putusan ini dibacakan.

“Bahwa dengan mempertimbangkan semua bukti dan fakta-fakta dalam sidang pemeriksaan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan lembaga terkait. Diantaranya KPU Provinsi Gorontalo dan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Provinsi Gorontalo dalam sidang pemeriksaan. Maka Majelis Pemeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, berkesimpulan. Yakni, menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu a quo,” tegasnya.

BACA  Banyak Pelanggaran, Kampanye Pilkada Berpotensi Penyebaran Covid-19

Kemudian, menyatakan bahwa KPU Kabupaten Boalemo, telah keliru dalam menetapkan Caleg DPRD Kabupaten Boalemo, khususnya yang didaftarkan oleh PKB Kabupaten Boalemo, Daerah Pemilihan Boalemo I (Mananggu-Botumoito-Tilamuta). Sebagaimana Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Boalemo Nomor : 67/PK.01-BA/7502/ KPU.Kab/IX/2018. Tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018.

Dengan menggunakan Surat Keterangan Sehat Jasmani dalam bentuk Scan. Yang secara hukum, surat keterangan tersebut merupakan dokumen yang tidak sah, karena tidak dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.

Yang diterima dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Terlapor, sebagai salah satu Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2019. Kemudian, menyatakan bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Umum 2019 sebagaimana Ketentuan Pasal 240 Ayat (1) huruf h dan Pasal 240 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 7 Ayat (1) huruf h dan Pasal 8 Ayat (1) Huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

BACA  Cegah Penyebaran Covid-19, Blusukan Harus Sepengetahuan Petugas

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018, Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Menurut Majelis Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan (Dapil) Boalemo I (Mananggu, Botumoito, Tilamuta). Atas nama (1). Abd. Gawi Djafar (2). Rustam Bokings (3). Djumlian B. Onto dan (4). Suharni Djabani, yang sudah ditetapkan oleh terlapor dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Boalemo pada tanggal 20 September 2018. Dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Jaharudin.(ded/hg).


Komentar