Kamis, 15 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Idris Rahim: Gaji ASN Rendah, Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Pungli

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Advertorial Gorontalo , pada Kamis, 18 Maret 2021 | 19:05 WITA Tag: , , ,
  Wagub Gorontalo H. Idris Rahim berbincang dengan Kepala Bidang Informasi dan Data Satgas Saber Pungli, Oka Prawira, pada sosialisasi menuju kota bebas dari pungli di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Kamis (18/03/2021). (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Gubernur (Wagub) Gorontalo H. Idris Rahim menyarankan agar Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dapat mendorong Pemerintah Pusat untuk menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut H. Idris Rahim, hal itu perlu dilakukan karena salah satu alasan penyebab terjadinya praktek pungutan liar atau pungli tersebut, dikarenakan rendahnya gaji Aparatur Sipil Negara.

BACA  Ini Hasil Rapat Yang Disepakati Forkopimda Gorontalo

“Saya sangat mengharapkan kepada Tim Saber Pungli agar mendorong pemerintah pusat untuk menaikan gaji ASN,”ujar Wagub H. Idris Rahim dalam sambutannya saat membuka sosialisasi mewujudkan kota bebas dari pungli, di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Kamis (18/03/2021).

Dalam kesempatan itu Wagub mencontohkan ASN dengan pangkat dan golongan III B Penata Muda Tingkat I, yang total penghasilannya dari gaji dan tunjangan kinerja per bulannya kurang lebih sebesar Rp.6 juta. Wagub mengasumsikan dengan pengeluaran per hari rata-rata Rp.100 ribu, ditambah biaya rutin bulanan lainnya, penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ASN.

BACA  Dapat Beasiswa Kuliah di ATMI Solo, Pemuda Asal Gorontalo Ini Ungkapkan Rasa Syukur

“Belum lagi harus membayar angsuran motor dan cicilan lainnya, pasti gaji dan tunjangan itu tidak cukup. Maka salah satu cara mencegah pungli yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan aparatur,”kata H. Idris Rahim.

BACA  Kemenpar RI Sebut Wisata Hiu Paus Gorontalo Terbaik di Indonesia

Lebih lanjut H. Idris Rahim menerangkan, penerapan hukuman bagi aparatur yang melakukan pungli juga harus lebih tegas dan memberi efek jera. Sebaliknya, bagi aparatur yang telah bekerja baik dengan mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, harus diberi penghargaan.

“Dengan menerapkan reward dan punishment, diharapkan dapat mendorong integritas, kejujuran dan tanggungjawab ASN, sehingga tidak terjadi lagi praktek pungli,”pungkas Wagub.(zul/adv/hargo)


Komentar