Kamis, 24 September 2020
Dari Gorontalo untuk Indonesia



IGI Usul Pelajaran Bahasa Inggris Level Sekolah Menegah Dihapus

Oleh Berita Hargo , dalam Edukasi , pada Minggu, 10 November 2019 | 17:05 WITA
  


Hargo.co.id, JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, menerima banyak masukan berkaitan penataan sistem pendidikan, dari organisasi guru. Saat pertemuan yang berlangsung di Kemendikbud, Senin (04/11/2019).

Salah satu usulan cukup menarik diajukan Ikatan Guru Indonesia (IGI). Berkaitan revolusi pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Hal pertama yang diajukan adalah Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan pendidikan karakter berbasis Agama dan Pancasila menjadi mata pelajaran utama di sekolah dasar.

“Dan karena itu, pembelajaran bahasa Inggris di SMP dan SMA dihapuskan karena seharusnya sudah dituntaskan di SD. Pembelajaran bahasa Inggris fokus ke percakapan, bukan tata bahasa,” kata Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim, dilansir dari republika.co.id.

Selanjutnya, jumlah mata pelajaran di SMP menjadi maksimal lima mata pelajaran dengan basis utama pembelajaran pada coding. Sementara itu mata pelajaran di SMA menjadi maksimal enam tanpa penjurusan lagi.

“Mereka yang ingin fokus pada keahlian tertentu dipersilakan memilih SMK,” kata dia.

Ramli juga menjelaskan, SMK sebaiknya menggunakan sistem SKS. Mereka yang lebih cepat ahli bisa menuntaskan SMK dua tahun atau kurang. Sementara mereka yang lambat bisa sekolah sampai empat tahun. Ia menegaskan, SMK tidak boleh kalah dari BLK yang hanya tiga hingga 12 bulan saja.

BACA  Murid Jadi Generasi Rebahan Karena Guru Hanya Ceramah Online

“LPTK diwajibkan menyediakan sarjana pendidikan atau alumni PPG yang dibutuhkan oleh SMK,” tegasnya.

Ramli juga mengusulkan agar jabatan pengawas sekolah dihapuskan hingga jumlah guru yang dibutuhkan mencukupi. Jabatan pengawas sekolah boleh diadakan kembali jika jumlah kebutuhan guru terpenuhi.

Hilangnya tanggungjawab mengajar kepada kepala sekolah seharusnya dimaksimalkan fungsinya sehingga keberadaan pengawas sekolah untuk sementara bisa diabaikan.

“Tidak ada lagi guru honorer dan semua guru sudah berstatus PNS atau guru tenaga kontrak profesional dalam Status PPPK dengan pendapatan minimal setara upah minimum yang ditetapkan pemerintah sesuai standar kelayakan hidup,” kata dia lagi.

Ramli juga mengusulkan agar uji kompetensi guru dilaksanakan minimal sekali dalam tiga tahun. Organisasi profesi guru diberikan legalitas dalam melaksanakan upaya peningkatan kompetensi guru, pemerintah cukup melakukan uji terhadap standar kompetensi guru yang diinginkan.

“Organisasi profesi guru harus segera mendapatkan pengesahan setelah melalui verifikasi dan sepenuhnya pembinaan guru diserahkan kepada organisasi profesi guru dalam pengawasan pemerintah,” kata Ramli.

BACA  Belum Dapat Kuota Gratis, Mahasiswa Bisa Langsung Lapor ke Rektor

Sementara itu, pengamat pendidikan Indra Charismiadji, yang ikut dalam pertemuan itu menuturkan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim masih banyak mendengarkan keluhan dari sejumlah asosiasi guru.

“Kalau beliau sih masih banyak menerima ini, mendengarkan, masih banyak mendengarkan apa yang terjadi. Tentunya kalau dari organisasi itu kan teman-teman guru ya banyak sekali curhat,” kata dia dilansir detik.com.

Indra pun menegaskan bahwa Nadiem dalam 100 hari ini masih ingin belajar, menampung, dan menyusun isu-isu yang menjadi prioritas.

“Beliau memang sudah mewanti-wanti, kan 100 hari beliau mau belajar dulu. Jadi beliau akan menampung dulu kemudian beliau akan menyusun mana yang prioritas mana yang ini mana yang ini, ucap Indra.

Salah satu masukan dari asosiasi sekolah adalah banyaknya sekolah swasta yang ingin memiliki direktorat jenderal sekolah swasta sendiri.

“Kalau dari sisi sekolah tadi banyak dari teman-teman swasta ingin punya, misalnya, direktorat jenderal sekolah swasta sendiri,” jelas Indra.

BACA  Kurikulum Darurat Jadi Solusi Pembelajaran Dimasa Covid-19

Dalam rapat tersebut, Indra mengatakan bahwa ada arah program Mendikbud Nadiem ke pembelajaran coding. Menurut Indra, Mendikbud Nadiem pun tahu bahwa sudah bukan zamannya lagi mengajarkan penggunaan Microsoft Word ke anak-anak.

“Satu hal yang menarik tadi kan dari yang saya wakilin ada teman-teman dari asosiasi guru TIK, bicara tentang kurikulum TIK dihapus. Kan gitu. Ya pak menteri udah tau, sekarang udah nggak zamannya lagi anak diajarin caranya pakai Word, tapi bagaimana coding. Nah itu yang beliau akan arahkan ke sana,” kata Indra.

Indra juga mengatakan bahwa Nadiem masih banyak menerima masukan dan belum mau memberikan pengarahan. Dia juga menceritakan bahwa Mendikbud Nadiem tidak ingin dibandingkan dengan pidato dirinya pada 2017 saat masih menjabat CEO Go-Jek.

“Beliau masih lebih banyak menerima artinya belum mau mengarahkan, belum mau ini, dan beliau juga, ‘Tolong jangan menggunakan referensi saya waktu saya bicara sebagai CEO, yang pidato beliau tahun 2017 tentang bahasa Inggris, tentang coding, tentang itu,”ungkap Indra. (net/gp)


Komentar