Jumat, 26 Februari 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Implementasi Perda Harus Sesuai Tujuan

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Legislatif , pada Jumat, 19 Februari 2021 | 02:05 WITA Tag:
  Ketua DPRD Gorontalo Utara, Djafar Ismail


Hargo.co.id, GORONTALO – Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan melalui Rapat Paripurna diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan tujuan pembentukan Perda itu sendiri.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Djafar Ismail belum lama ini. Menurutnya, Perda yang baru ditetapkan yakni Perda Retribusi Jasa Usaha dan Perda Pengelolaan Limbah Domestik.

Djafar Ismail menegaskan bahwa tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah yakni untuk mengatur hal-hal yang belum diatur sebelumnya.

BACA  Cegah Kelangkaan Elpiji, DPRD Turun Langsung ke Pangkalan

“Contohnya seperti terhadap objek retribusi yang selama ini belum diatur dan melalui Perda yang telah ditetapkan tersebut semuanya diatur walaupun belum secara keseluruhan karena diseseuaikan dengan kondisi yang ada di daerah,” ungkapnya.

Begitu juga dengan pengelolaan limbah yang telah diatur melalui Perda Pengelolaan Limbah Domestik. Menurut Djafar Ismail, secara nasional telah diatur, namun di daerah juga harus lebih spesifik lagi.

BACA  Sering Diterjang Banjir, Stabilitas Sektor Pertanian Harus Terjaga

“Diatur terkait pengelolaan limbah tersebut agar jangan sampai berimbas kepada masyarakat yang ada di daerah ini,” jelas Djafar Ismail.

Sehingga, Perda yang telah dibentuk tersebut bukan hanya sampai pada penetapan dan pengesehannya. Jika tidak diterapkan Perda tersebut, maka terhadap manfaatnya kepada masyarakat tidak ada. Secara kelembagaan ,kata Djafar Ismail, pihaknya akan memaksimalkan pengawasan dan juga pengawalan terhadap pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan tersebut.

BACA  Tujuan Perda Mengatur Yang Belum Diatur

“Agar benar-benar Perda tersebut terealisasi sesuai dengan tujuan pembentukan Perda tersebut,” ujat Djafar Ismail.

Dan yang paling penting, kata Djafar Ismail, soal pengaturannya yang harus dilakukan sejak dini semasa daerah ini masih normal. Sehingga harus diantisipasi sejak dini terutama terhadap pemanfaatan fasilitas umum yang akibatnya dapat berpotensi kepada masyarakat umum. (abk/adv/hargo)


Komentar