Sabtu, 29 Januari 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Indra Yasin Minta Segera Revisi Perda IMB 

Oleh Admin Hargo , dalam Kab. Gorontalo Utara , pada Senin, 29 November 2021 | 06:05 AM Tag: , , ,
  Rapat rencana kerja tindak lanjut 12 rekomendasi Bimtek Simpul Perizinan yang diselenggarakan DPM-PTSP dan dihadiri langsung Bupati Gorontalo Utara, Indra Yasin. (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Bupati Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin meminta agar Perda IMB segera direvisi menjadi Perda PBG disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Apa diminta bupati tersebut merupakan salah satu dari 12 rekomendasi hasil Bimtek Simpul Perizinan, salah satu yang kemudian patut diseriusi untuk dipercepat, yakni melakukan revisi terhadap Perda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Perda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).  

“Harus segera diperbaharui (revisi) jangan sampai telat. Karena kita ingin menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Indra Yasin. 

Demikian juga dengan retribusi, Indra Yasin meminta untuk disesuaikan dengan kondisi sekarang. 

“Jangan masih memakai aturan retribusi pada 2007 setelah terbentuknya Gorontalo Utara. Tapi, ini harus disesuaikan dengan kondisi sekarang,” tegasnya. 

Perlu diketahui, Perda PBG merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) Nomor 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan Undang-undang Nomor 11 /2020 tentang Cipta Kerja, yang diterbitkan tertanggal 21 Oktober 2021. 

SE ini menyebut, bahwa semua pemerintahan di tingkat provinsi maupun daerah wajib melaksanakan pelayanan penerbitan IMB sebagaimana biasanya. Namun per tanggal 2 Agustus 2021, semua pemerintahan provinsi maupun daerah dilarang mengutip retribusi penerbitan IMB tersebut sampai dilakukannya perubahan Perda IMB menjadi Perda PBG. 

“Layanan yang diberikan sebelum ditetapkannya peraturan daerah mengenai retribusi PBG tidak disertai pemungutan retribusi atau gratis, mengingat peraturan daerah mengenai Retribusi PBG tidak dapat berlaku surut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,” demikian bunyi huruf B poin 1.b SE tersebut.

Sementara pada poin selanjutnya, SE ini menyebutkan bahwa dalam hal perda mengenai retribusi PBG belum ditetapkan, namun pemerintah daerah melakukan pemungutan retribusi PBG atau memungut retribusi IMB atas pelayanan IMB yang diterbitkan setelah tanggal 2 Agustus 2021, penerimaan atas retribusi dimaksud wajib disetorkan kepada kas negara, sebagaimana dimaksud Pasal 287 ayal (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam SE ini instruksi senada juga berlaku untuk penerbitan izin usaha. Pada dasarnya pelayanan penerbitan IMB tetap dilaksanakan, tapi retribusinya tidak boleh ditarik, sampai Perda PBG diterbitkan. (***)

 

Penulis: Alosius M. Budiman

(Visited 15 times, 1 visits today)

Komentar