Monday, 26 July 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Industri Minyak Kelapa Ditutup, BUMD Gemilang Mati Suri?

Oleh Deice Pomalingo , dalam Advertorial Legislatif , pada Thursday, 24 June 2021 | 01:05 AM Tags: ,
  SIDAK. Komisi ll saat mengunjungi Industri minyak kelapa Gemilang di Desa Puncak yang ternyata sudah tak beroperasi lagi. (Foto: Deice/HARGO)

Hargo.co.id, GORONTALO —Pengelolaan Minyak Kelapa Gemilang dibawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Global Gorontalo Gemilang yang berada di Dusun Buhude, Desa Puncak Kecamatan Pulubala dianggap mati suri.

Pasalnya industry yang diresmikan oleh Sekretaris Daerah Hadijah U Tayeb, tanggal 26 Desember 2019 silam, nampak tertutup dan tidak terlihat proses produksi nya, saat anggota DPRD komisi ll yang melakukan sidak ke lokasi, rabu (23/6).

Anggota komisi ll Safrudin Hanasi sangat menyayangkan kondisi yang ada di industry yang saat ini sudah tak berproduksi lagi, bahkan dari informasi warga setempat industry ini terlihat dibuka hanya dua kali, hanya saat peresmian semata dan saat kami aleg datang mengunjungi lokasi ini di awal bulan tahun 2020 kemarin.

“Itupun disaat kami datang selang dua bulan pasca dibukanya industri tersebut yang kami lihat didalamnya sangat bersih, bahkan tungku pembakarannya pun terkesan baru dibuat baranya saat kami datang, agar terlihat ada proses pekerjaan, bahkan wadah penampungan semua masih terlihat sangat bersih terkesan belum ada proses pembuatannya tetapi anehnya disaat wadahnya sangat bersih seperti tidak ada proses produksi sejak dibuka, tetapi saat kami sampai sudah disuguhi dengan spanduk dan sejumlah minyak kelapa kampung yang sudah jadi, sehingga jika dari ungkapan warga jika industri ini dibuka hanya saat peresmian dan saat kunjungan kami, dari mana minyak kelapa yang sudah berlabel BUMD Gemilang itu yang diperlihatkan kepada kami,” Tanya Safrudin.

Lanjut dikatakannya, jika pengakuan warga industry ini tidak pernah dibuka, dimana uang yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 2,2 Milyar untuk BUMD tersebut.

“Sampai saat inipun kantor BUMD gemilang tak diketahui alamatnya dimana, apalagi dibuktikan dengan gedung industry minyak kelapa yang memang terlihat sudah lama tutup, karena rumputnya sudah tinggi, kalaupun anggaran Rp 2,2 Milyar itu dibuatkan perbaikan infrastruktur jalan sudah pasti jalan puncak di Kecamatan Pulubala ini sudah mulus dan tak rusak lagi seperti saat ini,” ketus aleg dapil Tibawa-Pulubala ini.

Ia juga mempertanyakan, pemaparan dari BUMD yang saat diresmikannya industry tersebut yang mengaku mampu berproduksi sampai 2 ton perhari, sehingga dengan demikian pihak BUMD dapat membeli kelapa dari petani disekitar desa ini, nyatanya tak seperti itu.

“Padahal tahun kemarin disaat pandemic ekonomi menurun dan petani sangat merasakan hal tersebut, kalau BUMD tersebut mengelola dana yang tak sedikitnya itu dengan baik, sudah pasti dizaman pandemic sejak setahun kemarin bisa meringankan ekonomi petani kelapa diwilayah sekitar, tetapi faktanya tak seperti itu, sehingga dari kunjungan ini, kami sangat kecewa, karena sebagai aleg yang selalu membahas anggaran rakyat tetapi anggaran yang kami berikan dibuang percuma dan tak ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat,” tandas anggota fraksi PKS ini.

Secara terpisah Ketua komisi ll Ali Polapa menambahkan, dengan hasil kunjungan ini kami akan segera mengagendakan rapat dengar pendapat dengan BUMD mempertanyakan kondisi tersebut.

“Karena uang yang diberikan pada BUMD ini tak sedikit dan pada akhirnya fakta dilapangan tak sesuai dengan pemaparan awal saat industri ini dibuka di tahun 2019 silam,” tandas Ali. (wie/adv/hargo)

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar