Sabtu, 2 Juli 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ini Alasan Aleg Kabgor Ngamuk di Kantor BPN 

Oleh Berita Hargo , dalam Headline Metropolis , pada Rabu, 10 Oktober 2018 | 08:00 Tag: ,
  

Hargo.co.id, GORONTALO – Gara-gara sudah setahun sertifikat tanah belum diterbitkan, oknum Aleg Kabupaten Gorontalo (Kabgor), Iskandar Monggopa mengamuk di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Begini seritanya. Seketika Iskandar Mangopa langsung bangkit dari tempat duduk. Wajahnya memerah. Suara oknum anggota legislatif (aleg) Dekab Gorontalo itu pun meninggi. Memenuhi ruang kantor Badan Pertanahan Nasional.

“Masa sudah setahun lebih tetapi belum juga ada,” tanya Iskandar Mangopa dengan suara meninggi. Selasa (09/10/2018), Iskandar sengaja datang ke kantor BPN Kabgor di Kelurahan Kayubulan, Limboto. Dengan mengenakan setelan kemeja berwarna abu-abu dan celana bewarna gelap, Iskandar bermaksud mengecek sertifikat tanah miliknya.

Politisi Partai Golkar itu sangat berharap sertifikat tanahnya sudah klir alias selesai. Maklum, lebih dari setahun, sejak diurus pada 4 April 2017, Iskandar menantikan terbitnya sertifikat tanah miliknya.

Sayangnya harapan Iskandar, bagai pepatah ‘jauh api dari panggang’. Bukannya dokumen sertifikat yang diberikan, tetapi keterangan Kepala BPN Kabupaten Gorontalo bilamana penerbitan sertifikat masih berproses. Ironinya keterangan yang disampaikan menyulut emosi Iskandar. Pasalnya, keterangan yang disampaikan terkesan kurang rasional.

“Ketika saya datang, Kepala BPN beralasan dirinya baru menjabat beberapa bulan. Kemudian kepala seksi yang lama sudah pindah, sehingga berkasnya (sertifikat) lama diselesaikan,” ungkap Iskandar.

“Masa iya penjelasannya seperti itu. Kantor pelayanan kan ada SOP-nya (Standar Operasional Prosedur,red). Bukan karena pimpinan dan kepala seksi berganti, sehingga kepengurusan sebuah sertifikat tanah menjadi lama. Ini khan aneh,” sambung Iskandar dengan mimik geram.

Menurut Iskandar, beberapa waktu lalu dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan Kepala BPN Gorontalo. Pada saat itu disampaikan bila proses penerbitan sertifikat akan segera diselesaikan. Akan tetapi, hingga saat ini janji tersebut tak kunjung terealisasi.

“Saya saja yang anggota legislatif dibuat seperti ini. Apalagi masyarakat lainnya. Padahal semua syarat sudah saya penuhi,” ungkap Iskandar. Karena itu, Iskandar menegaskan akan memanggil pihak BPN untuk hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Dekab Gorontalo terkait pelayanan yang tak maksimal.

“Apa saya harus mengeluarkan uang lagi untuk memperlancar agar sertifikat tanah saya segera keluar dan ingat saya akan memanggil BPN untuk dihearing di DPR,” ketus Iskandar sembari meninggalkan kantor BPN.

Sementara itu Kepala BPN Kabupaten Gorontalo Fredrick ketika dikonfirmasi mengakui memang prosesnya belum selesai di tingkat bawah. Sebab, proses penerbitan sertifikat dimulai dari tahap pengukuran dan menghasilkan surat ukur dan masuk panitia, hasilnya masuk berita acara dan hasilnya dalam bentuk SK dan sertifikat.

“Untuk masalah bapak Iskandar ini baru sebatas pada pengukuran dan belum ditanda tangani surat ukurnya karena ada pergantian kepala seksi dan saya sudah perintahkan untuk kepala seksi yang baru untuk tanggungjawab dalam penyelesaiannya,” tegas Fredrick.

Menurut Fredrick, memang mekanisme dalam pengurusan sertifikat hanya selesai dalam jangka waktu tiga bulan. Namun lantaran ada kekurangan maka prosesnya sedikit lama. Kekurangan tersebut adalah kekurangan luas, yakni luasan tanah itu besar tetapi tertuang dalam surat luasan kecil. “Itu yang masih diperbarui dan mengakibatkan prosesnya lama, tetapi Insya Allah bisa selesai dalam waktu dekat ini,” katanya.(wie/gp/hg)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Komentar