Minggu, 13 Juni 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ini Alasan Gaji 13 Empat Daerah di Gorontalo Ditunda

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Gorontalo , pada Kamis, 3 Juni 2021 | 19:05 WITA Tag: ,
  Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat memberikan apel bagi pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya. (Foto: Istimewa. Diambil sebelum pandemi Covid-19)


Hargo.co.id, GORONTALO – Kepala Badan Keuangan, Danial Ibrahim mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah daerah pertama di Gorontalo yang mencairkan gaji 13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), CPNS, PPPK, Gubernur dan Wakil Gubernur serta pimpinan dan anggota DPRD.

Pernyataan tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Danial Ibrahim pada Rabu (02/06/2021).

“Alhamdulillah sesuai arahan Bapak Gubernur hari ini kita mulai mencairkan pembayaran gaji 13. Pencairannya bertahap sesuai tagihan yang masuk. Regulasinya semua sudah ada dan sudah memenuhi ketentuan dari Kementerian Keuangan,” kata Danial.

Lebih lanjut kata pria yang akrab disapa Dani, pemprov harus merogoh kas daerah senilai Rp 24,9 miliar untuk gaji 13. Uang sebesar itu diharapkan bisa segera dicairkan dan mendorong perputaran ekonomi di daerah.

“Arahan pak gubernur segera dicairkan supaya bisa segera dibelanjakan. Ini kan sekolah sudah masuk akhir semester, ada bahkan yang sudah mempersiapkan tahun ajaran baru. Beliau berharap uangnya segera berputar,” imbuhnya.

Rupanya pembayaran gaji 13 tidak semua mampu disanggupi oleh pemerintah daerah. Empat daerah di Gorontalo dipaksa ‘gigit jari’ karena Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ditunda. Ini sebagai bentuk “sanksi” karena tidak memenuhi pengalokasian belanja wajib pada APBD.

Menyedihkannya lagi, ada 199 daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ‘disanksi’ Kementerian Keuangan berupa penundaan DAU selama empat bulan mulai Juni hingga September. Pencairan akan dilakukan apabila daerah tersebut sudah menjalankan kewajibannya.

“Di Gorontalo ada empat daerah yakni Kota Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo dan Pohuwato. Kenapa ditunda? Karena tidak mampu mengalokasikan belanja wajib sesuai ketentuan. Misalnya untuk pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen dan belanja wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum minimal 25 persen,” bebernya.

Ia bersyukur Pemprov Gorontalo tidak masuk dalam kategori tersebut. Tahun 2021 pemprov bahkan mengalokasi lebih besar dari standar minimal. Persentase belanja pendidikan sebesar 34,40 persen, belanja kesehatan 12,98 persen dan belanja wajib yang bersumber dari Dana Transfer Umum sebesar 27,12 persen.(zul/adv/hargo)

BACA  Konsultasi Empat Poin Pengadaan, Gubernur Gorontalo Temui LKPP di Jakarta

Komentar