Minggu, 11 April 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ini Cara Pemprov Gorontalo Tangani Stunting

Oleh Zulkifli Polimengo , dalam Gorontalo , pada Minggu, 28 Februari 2021 | 12:05 WITA Tag: ,
  Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba (keempat dari kiri) usai membuka orientasi pelaksanaan survei Pemantauan Status Gizi (PSG) 2021, di aula lantai III kantor Bapppeda, Jumat (26/02/2021). (Foto Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Sebanyak 24 enumerator dikerahkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, untuk melakukan survei Pemantauan Status Gizi (PSG) di Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo. Enumerator ini akan membantu tugas tim survei mengumpulkan data lapangan di pelosok daerah.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah, Darda Daraba saat membuka orientasi pelaksanaan survei Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2021, yang digelar di aula lantai III kantor Bapppeda, Jumat (26/02/2021).

Sekda menilai, keterbatasan informasi menjadi kendala pemerintah dalam menentukan sasaran program kesehatan, terutama berhubungan dengan masalah gizi pada balita. Informasi akurat terkait wilayah prioritas dan tingkat prevalensi status gizi sangat dibutuhkan untuk membantu pengambil kebijakan dalam mengalokasikan anggaran dan sumber daya lainnya pada sasaran yang tepat.

BACA  Wagub Gorontalo Instruksikan Produk Hukum Implementasi SDI Segera Disusun

Darda Daraba menuturkan, dari hasil survei terakhir Provinsi Gorontalo termasuk dalam 10 provinsi terburuk dalam penanganan stunting (kasus anak kerdil). Menurutnya hal tersebut diakibatkan belum ada peta status gizi yang akurat, teratur dan berkelanjutan. Olehnya itu peran enumerator sangat penting dalam pengumpulan informasi status gizi dalam satu wilayah.

“Kalau kita sudah tau ada angka akurat dan berkelanjutan, ini gampang untuk memetakan. Itulah strategi yang harus kita lakukan. Kalau ini tidak terpetakan, kita sulit menentukan perencanaan yang akurat dan sulit membuat kebijakan,ujar Darda Daraba.

BACA  Tunjang Kinerja Petugas DI, Bidang SDA Dinas PUPR Prov. Gorontalo Terapkan e-PAKSI

Sebelumnya, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapppeda Tity Datau melaporkan, gambaran prevalensi status gizi hanya diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) dan dilakukan 5 tahun sekali. Namun, untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait status gizi dan indikator kegiatan pembinaan gizi yang spesifik wilayah terutama di kabupaten dan kota secara cepat, akurat, tepat waktu dan berkelanjutan, dipandang perlu melaksanakan surveilans gizi atau Pemantauan Status Gizi.

BACA  Pemprov Gorontalo Gelar Pasar Murah Jelang Ramadan

Seperti yang telah di informasikan, survei akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga April 2021. Rencana lokus adalah semua kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dengan target sampel 300 RT di setiap kabupaten kota. Selain 24 enumerator, survei PSG juga akan melibatkan tim yaitu unsur Bapppeda Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Tenaga Ahli dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).

“Sebanyak 24 orang enumerator ini akan mengikuti pelatihan atau orientasi selama dua hari, yaitu mulai pada 26 hingga 27 Februari 2021 di aula lantai III Bappeda,”pungkas Tity Datau.(zul/adv/hargo)


Komentar