Jumat, 14 Mei 2021
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ini Hasil Konsultasi DPRD Gorontalo Utara di Kemenpan RB

Oleh Alosius M. Budiman , dalam Legislatif , pada Senin, 12 April 2021 | 20:05 WITA Tag: ,
  Komisi I DPRD Gorontalo Utara saat melakukan konsultasi di pusat akhir pekan lalu. (Foto: Istimewa)


Hargo.co.id, GORONTALO – Wakil Ketua Komisi I, DPRD Gorontalo Utara (Gorut), Matran Lasunte menegaskan bahwa apapun yang terjadi di daerah, adalah tanggung jawab kepala daerah. Artinya, apapun yang terjadi di Gorontalo Utara, adalah tanggung jawab bupati. 

Pernyataan itu disampaikan Matran Lasunte usai konsultasi di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), akhir pekan lalu. 

“Informasi yang diperoleh dari Kemenpan RB, bahwa apapun yang terjadi di daerah, bupati harus bertanggung jawab,” ungkap Matran Lasunte mengutip hasil konsultasi dengan pihak Kemenpan RB.

Lanjut katanya, materi konsultasi sendiri terkait dengan optimalisasi kinerja pemerintah daerah dan juga evaluasi kinerja. Konsultasi yang dilakukan Komisi I dan didampingi pimpinan DPRD tersebut disambut baik oleh pihak kementrian dan bahkan mereka menyatakan bahwa itu merupakan hak DPRD,” ungkap Matran Lasunte.

Catatan penting yang diperoleh dari konsultasi tersebut, kata Matran Lasunte, bahwa pihak kementrian juga meminta DPRD untuk menyertakan bukti-bukti yang menjadi temuan baik oleh Pansus maupun DPRD secara kelembagaan yang diambil dari materi interpelasi yang telah dilakukan. 

“Kami memasukan bukti-bukti baik yang diperoleh Pansus maupun DPRD. Serta ada juga yang kami kumpulkan dari media dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tegasnya.

Jika memang ada pelanggaran terhadap aturan atau pelampauan kewenangan sebagaimana dugaan yang ada, maka itu, kata Matran Lasunte akan menjadi perhatian khusus dari pihak kementrian, 

“Karenanya mereka minta dimasukan bukti,” ujarnya.

Terhadap konsultasi yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Gorontalo Utara tersebut, kata Matran Lasunte, disambut positif oleh pihak Kkementrian dan juga KASN. 

“Yang pasti hasil konsultasi tersebut akan disampaikan juga kepada pihak eksekutif sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku,” kuncinya. (abk/adv/hargo)

BACA  Keberadaannya Penting, Pejabat Teknis Harus Kompatibel

Komentar