Rabu, 18 Mei 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ini Penegasan Pasangan PAHAM Soal Pilkada Boalemo, Jika Tidak…

Oleh Berita Hargo , dalam Gorontalo Headline , pada Jumat, 13 Januari 2017 | 10:33 Tag: , ,
  

GORONTALO, hargo.co.id – Kubu pasangan calon petahana Rum Pagau-Lahmudin Hambali (PAHAM) yang telah dicoret Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pencalonan Pilkada Boalemo, belum menyerah.

Berbagai upaya sedang ditempuh untuk melawan keputusan pleno KPU Boalemo tersebut.

“Sekarang ini kami terus berjuang. Sekecil apapun peluangnya akan kita maksimalkan,” ujar salah satu tim pemenangan PAHAM, Ulul Azmi Kaji.

“Agar hak konstitusi pasangan PAHAM tidak dimandulkan oleh KPU,” sambungnya.

Diakuinya salah satu opsi perjuangan adalah penundaan Pilkada. Karena kalau Pilkada dilanjutkan oleh KPU dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, telah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi negara yaitu UUD 1945.

Didalamnya mengatur setiap warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih.

“Kalau tidak diikutkan Pilkada harus ditunda. PAHAM punya hak konstitusi seperti diatur dalam UUD 1945. Dan itu norma tertinggi di negeri ini,” jelasnya.

Menurut Ulul Azmi Kaji pelanggaran yang dibuat PAHAM bukan karena tersangkut persoalan pidana.

“Ingat, keputusan KPU mencabut hak konstitusi PAHAM bukan karena pasangan ini terjerat kasus korupsi atau tindak pidana pemilu. Justru karena ada pembiaran dari KPU hingga akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi yang berimbas pada pencoretan PAHAM di Pilkada,” jelasnya.

Ulul mengatakan, saat sengketa Pilkada Boalemo berproses di MA, hak PAHAM tidak terpenuhi.

Sebagai pihak tergugat KPU harus bisa berkoordinasi dengan PAHAM selaku pengambil kebijakan dalam pengisian jabatan.

KPU tidak tidak berusaha menghadirkan saksi yang berkaitan dengan instansi teknis kebijakan.

“Padahal kita (PAHAM) punya hak untuk itu. Sehingga bisa menyertakan bukti,” jelasnya.

[Baca: Demi Ikut Pilkada Boalemo, Tim Pemenangan PAHAM Akan Meminta MA Batalkan Putusan Kasasi, Bisa?]

Politisi muda Golkar itu mengemukakan, upaya yang dilakukan PAHAM sebetulnya adalah pengisian kekosongan jabatan direktur Rumah Sakit Boalemo karena direktur sebelumnya mengundurkan diri.

Pengisian ini dilakukan karena jabatan direktur rumah sakit adalah jabatan vital.

“Harusnya alasan-alasan ini sampai. Tapi KPU membiarkannya,” tandas Ulul. (tim/hargo)

(Visited 3 times, 1 visits today)

Komentar