Selasa, 5 Juli 2022
Dari Gorontalo untuk Indonesia



Ini Penyampaian Pj. Gubernur Gorontalo pada Rakor Bersama KPK RI

Oleh Admin Hargo , dalam Gorontalo , pada Jumat, 20 Mei 2022 | 04:05 Tag:
  Suasana Rapat Koordinasi dengar pendapat dalam rangka program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Pemprov Gorontalo, Kamis (19/05/2022). (Foto: Istimewa)

Hargo.co.id, GORONTALO – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi dengar pendapat dalam rangka program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, Kamis (19/5/2022), Aula Rumah Dinas Gubernur. 

Rapat ini sengaja digelar sebagai upaya untuk menata pemerintahan yang baik tanpa adanya penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi. 

Dalam arahannya Pimpinan KPK RI, Lili Pintauli Siregar menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini lebih difokuskan pada delapan area intervensi. Dimana delapan intervensi ini merupakan kerjasama antara Kemendagri, KPK dengan BPKP. Hal ini dilaksanakan demi membantu pemerintah daerah. 

“Delapan area intervensi ini adalah dalam hal pengelolaan APBD, pengelolaan barang jasa, kemudian dalam hal pengurusan perizinan, APIP, pengelolaan ASN, pengelolaan pajak, aset dan dana desa. Terkait survei penilaian integrasi, kami tentu ingin memetakan dan mengukur efektivitas risiko korupsi yang telah dilakukan. Dimana sejak KPK hadir di tahun 2003, semakin banyaknya kepala daerah legislator itu menjadi tersangka di KPK,”kata Lili Pintauli Siregar. 

Selain itu ia juga menyebutkan, rata – rata indeks integrasi nasional 2021 mencapai 72,4 persen, sementara pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo 71,11 persen. Dua daerah dengan wilayah indeks terendah yakni Kabupaten Boalemo 59,98 persen dan Gorontalo Utara 55,28 persen. Kemudian juga kepala daerah telah berganti rotasi ini dari gubernur ke penjabat gubernur. Jadi ini perlu disampaikan kepada penjabat gubernur maupun pejabat bupati walikota. 

“Kalau melihat perkabupaten, indeks integritas Gorontalo tentu menjadi catatan bahwa provinsi dan beberapa kabupaten yang ada di Gorontalo sudah mempunyai nilai yang baik, tapi kemudian butuh perhatian penuh pak gubernur, misalnya untuk Boalemo, Gorut dan Bone Bolango ini memang butuh peningkatan nilai – nilai tersebut,”tambah Lili Pintauli Siregar. 

Sementara itu selaku Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer menyampaikan, kegiatan ini tentu dimaksudkan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada jajaran pemerintah daerah di Gorontalo, terkait pentingnya pencegahan korupsi di Provinsi Gorontalo. Sebagai kepala daerah, ia sangat berterimakasih pada KPK RI yang telah meluangkan waktunya datang ke Gorontalo 

Dalam kesempatannya Hamka Hendra Noer memaparkan beberapa program Pemprov Gorontalo terkait pencegahan korupsi. Dimana telah diwujudkan melalui rencana aksi daerah dalam percepatan pemberantasan korupsi sesuai inpres No.10 tahun 2016, yang menitikberatkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan daerah dengan sistem SPBE, SPID, FMI, SPSE 4.4, e-Katalog, e-Sirup dan Bela Pengadaan. Menurutnya yang paling perlu adalah adanya aplikasi MOOTAME, seperti dalam bidang ASN pihaknya telah memanfaatkan sistem berbasis IT berupa SIJAPTI. 

“Namun kita menyadari bahwa semua sarana aplikasi yang dibangun tersebut hanya alat untuk membantu pelaksana tugas pemerintahan baik dari aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan manajemen ASN. Tapi semua usaha kembali kepada kita untuk seberapa kuat komitmen kita dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dan paling penting semua capaian ini atas dukungan dari tim Korsupgah KPK,”jelas Hamka Hendra Noer. 

Sebagai informasi, rapat koordinasi dengar pendapat ini diakhiri dengan diskusi dan pemaparan yang disampaikan oleh lima pemateri yakni perwakilan Kemendagri, BPKP Gorontalo, Kementerian ATR/BPN, DJP Sulutenggo dan Malut serta Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah IV KPK RI. (***) 

 

Penulis: Zulkifli Polimengo

(Visited 28 times, 1 visits today)

Komentar